Disetujui PDIP, Kini Dibilang ‘Maling’? Bedah Ulang Soal Anggaran MBG dengan Jernih!
astakom.com, Jakarta — Polemik penempatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam fungsi anggaran pendidikan kembali memicu perdebatan.
Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, mempertanyakan konsistensi pihak yang kini mengkritik kebijakan tersebut, padahal sebelumnya turut menyetujui dalam proses legislasi di DPR.
Menurut Trubus, APBN 2026 merupakan hasil pembahasan bersama antara pemerintah dan legislatif, termasuk fraksi-fraksi di DPR.
Ia menegaskan tidak ada catatan penolakan resmi saat pembahasan, termasuk dari PDI Perjuangan (PDIP), yang memiliki posisi strategis dalam struktur pimpinan DPR dan Badan Anggaran.
“Jika itu maling, mengapa disetujui?” ujar Trubus dalam keterangan tertulisnya, dikutip redaksi astakom.com, Kamis (26/2/2026).
Rancangan APBN disahkan dalam paripurna DPR
Ia menjelaskan, Rancangan APBN 2026 disahkan dalam Rapat Paripurna DPR secara aklamasi dan tidak terdapat dissenting opinion terkait penempatan MBG dalam fungsi pendidikan.
Karena itu, ia menilai tudingan “maling anggaran pendidikan” berpotensi menyesatkan publik dan mengaburkan proses legislasi yang telah berlangsung.
“Dalam negara hukum, APBN adalah undang-undang. Menyebutnya sebagai tindakan ‘maling’ berarti secara implisit mempertanyakan legitimasi proses legislasi yang melibatkan DPR itu sendiri,” tegasnya.
Konsistensi sikap politik diperhatikan
Trubus juga menilai kritik terhadap kebijakan sah dilakukan dalam demokrasi, namun seharusnya disampaikan dalam forum pembahasan resmi, bukan setelah pengesahan tanpa pengakuan atas persetujuan sebelumnya.
Ia menambahkan bahwa konsistensi sikap politik menjadi bagian penting dari etika demokrasi.
Ketika sebuah kebijakan telah diputuskan melalui mekanisme resmi dan disetujui secara kolektif, maka tanggung jawab politik atas keputusan tersebut melekat pada seluruh pihak yang terlibat dalam prosesnya.
Termasuk dalam hal ini PDI Perjuangan sebagai salah satu aktor utama dalam pembahasan dan pengesahan APBN 2026.
Menurutnya, publik berhak mengetahui bahwa keputusan anggaran merupakan hasil kesepakatan bersama, sehingga kritik yang muncul semestinya disertai penjelasan utuh mengenai posisi politik sebelumnya agar tidak menimbulkan kebingungan di ruang publik.
