Anggota KEPP Otsus Papua: Anggaran Pendidikan Presiden Prabowo Tertinggi Sepanjang Sejarah!
astakom.com, Jakarta - Isu anggaran pendidikan kembali menjadi perbincangan publik di tengah pembahasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026. Sebagian kalangan mempertanyakan apakah fokus pada program prioritas baru akan menggeser komitmen terhadap sektor pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota KEPP Otsus Papua, Billy Mambrasar, menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan tetap berada di angka 20 persen dari APBN, sesuai amanat konstitusi, bahkan disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah penganggaran nasional.
Pernyataan itu sekaligus menjawab kekhawatiran publik yang mengaitkan MBG dengan potensi pengurangan pos pendidikan, termasuk kesejahteraan guru honorer di berbagai daerah.
Anggaran 20 persen tetap, tidak diganggu MBG
Billy menegaskan bahwa komitmen pemerintah pusat terhadap pendidikan tidak berubah meski ada program prioritas lain.
“Anggaran pendidikan 20 persen itu tetap. Itu amanat konstitusi dan tidak dikurangi,” tegas Billy dalam sebuah dialog publik.
Secara regulasi, alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan memang diatur dalam UUD 1945 dan menjadi komitmen lintas pemerintahan. Dalam beberapa tahun terakhir, nilai nominalnya terus meningkat seiring kenaikan total belanja negara.
Program MBG sendiri diposisikan sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia, berdampingan dengan sektor pendidikan, bukan sebagai pengganti atau pengurang.
Sorotan gaji guru honorer: peran besar pemerintah daerah
Dalam sesi tanya jawab, host menyinggung keluhan guru honorer yang merasa gajinya belum mencukupi. Menanggapi itu, Billy menjelaskan bahwa struktur anggaran pendidikan sebagian besar justru dikelola daerah.
“Nah yang harus kita pahami, dari anggaran pendidikan 20 persen berdasarkan APBN tersebut, sebagian besarnya turun dalam bentuk transfer ke daerah. Hampir 60 persen anggaran itu tidak ada di kementerian pusat,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kewenangan pengalokasian untuk gaji dan tunjangan guru honorer berada pada pemerintah daerah (Pemda).
“Yang harus mengalokasikan anggaran di daerahnya untuk kepentingan gaji dan tunjangan guru honorer itu Pemda. Jadi pertanyaannya, kenapa pemdanya tidak mengalokasikan untuk guru honor?” ujarnya.
Billy bahkan mencontohkan kasus di salah satu kabupaten di Papua beberapa tahun lalu, di mana tidak ada lagi guru honorer karena kebijakan penghapusan di tingkat daerah. Ia menekankan bahwa penyusunan anggaran daerah mengacu pada APBD yang dirancang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pernyataan ini memperjelas bahwa distribusi dan prioritas anggaran pendidikan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah, bukan semata-mata pemerintah pusat.
MBG dan arah besar pembangunan SDM
Program MBG menjadi bagian dari agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama untuk mendukung tumbuh kembang anak usia sekolah. Dalam narasi pemerintah, intervensi gizi dipandang sebagai fondasi penting agar investasi pendidikan menghasilkan output yang optimal.
Dengan tetap dipertahankannya alokasi 20 persen anggaran pendidikan, pemerintah menekankan bahwa strategi pembangunan dilakukan secara komplementer: gizi diperkuat, pendidikan tetap didanai, dan implementasi teknis di daerah menjadi faktor kunci efektivitasnya.
Isu guru honorer pun kembali menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
