Mode Satset! Rampung Sebelum Ramadan, 3.268 Rumah Nakes Terdampak Bencana Sumatera Diperbaiki
astakom.com, Jakarta — Jelang Ramadan 2026, pemerintah ngebut memastikan ribuan tenaga kesehatan (nakes) yang terdampak bencana di wilayah Sumatera bisa kembali punya tempat tinggal yang layak. Pasalnya, kondisi rumah yang rusak berat sampai ringan bikin banyak nakes belum bisa kerja optimal di fasilitas kesehatan.
Isu ini jadi krusial karena nakes adalah garda terdepan layanan publik, apalagi di daerah terdampak bencana yang justru butuh akses kesehatan ekstra.
Kalau rumah belum beres, fokus kerja pun ikut terdistraksi. Pemerintah pun didorong bergerak cepat agar pemulihan nggak setengah-setengah.
Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (11/2/2026), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan percepatan perbaikan rumah 3.268 nakes masuk prioritas dan ditargetkan batch pertama rampung sebelum Ramadan.
3.268 rumah masuk batch pertama, 1.350 siap diproses
Menkes Budi menyebut, total ada 3.268 rumah nakes yang masuk tahap awal perbaikan. Dari jumlah itu, 1.350 unit sudah dinyatakan siap untuk diselesaikan proses administrasi dan pencairan bantuannya.
“Mereka susah bekerja 100 persen karena rumah-rumahnya rusak. Nah, kita sedang terus mengoordinasikan dalam satu bulan terakhir ini. Tadi kita mau mengerjakan sebelum puasa, agar 3.268 ini, batch pertama, bisa mendapat bantuan,” ujar Budi.
Targetnya jelas: sebelum Ramadan tiba, para nakes sudah bisa kembali ke rumah masing-masing dan menjalani ibadah puasa dengan lebih tenang.
Skema Bantuan: Disesuaikan Tingkat Kerusakan
Pemerintah menetapkan skema bantuan berdasarkan kategori kerusakan rumah. Untuk rusak ringan, bantuan sebesar Rp15 juta. Rusak sedang Rp30 juta. Sementara rusak berat mendapat Rp60 juta.
Pendanaan program ini didukung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Harapannya, dana bisa segera cair dan langsung dieksekusi di lapangan tanpa jeda panjang.
Skema ini mengacu pada kategori kerusakan yang telah diverifikasi pemerintah, sehingga distribusi bantuan diupayakan tetap tepat sasaran.
Birokrasi dipangkas, Pposes dibuat paralel
Selain soal anggaran, Menkes juga menyoroti tantangan klasik: administrasi yang ribet dan berulang-ulang. Ia mengusulkan agar proses review dokumen cukup dilakukan sekali dengan sistem kolektif, bukan serial.
“Jadi, kita mengusulkan kalau bisa prosesnya sedikit sederhana. Jadi, reviewnya sekali, beberapa orang sekaligus duduk bareng, nanti keluar, langsung bisa dicairkan. Dengan demikian mengurangi pekerjaannya, tidak usah serial, tapi bisa dilakukan secara paralel," tegas Budi.
Langkah ini dinilai penting agar pencairan dana dari Kemendagri dan BNPB tidak terhambat prosedur yang berlapis-lapis.
