Nggak cuma Tegas, Komitmen Berantas Korupsi jadi Alasan Publik Puas Kepemimpinan Prabowo!
astakom.com, Jakarta — Survei Indikator Politik Indonesia nunjukin kalau tingkat kepuasan publik ke kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto hampir tembus 80 persen.
Melansir astakom.com, jika sebelumnya citra ketegasan menjadi faktor dominan, kini pemberantasan korupsi muncul sebagai alasan utama kepuasan responden.
Survei dilakukan pada 15–21 Januari 2026, atau sekitar satu tahun tiga bulan sejak Presiden Prabowo dilantik pada 20 Oktober.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden dengan metode simple random sampling. Survei ini memiliki margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Bukan cuma tegas tapi komitmen berantas korupsi
Pendiri dan peneliti utama Indikator Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, ketika responden yang menyatakan puas ditanya mengenai alasan kepuasan mereka, pemberantasan korupsi muncul sebagai faktor paling dominan.
“Kalau ditanya apa yang membuat mereka puas, alasan utamanya adalah memberantas korupsi,” ujarnya, berdasarkan rilis yang diterima redaksi astakom.com, Senin (9/2/2026).
Ia menambahkan, temuan ini menunjukkan adanya pergeseran persepsi publik terhadap Presiden Prabowo.
“Sebelumnya, Pak Prabowo lebih banyak dipersepsikan sebagai sosok yang tegas. Namun sejak Oktober 2025, variabel yang paling menentukan kepuasan di kalangan pendukungnya adalah pemberantasan korupsi,” kata Burhanuddin.
Responden paham perkembangan kasus korupsi
Burhanuddin juga menjelaskan mayoritas responden mengikuti perkembangan penegakan hukum terkait sejumlah kasus korupsi penting yang tengah berjalan.
Dalam survei tersebut, responden ditanya mengenai tingkat pemahaman mereka terhadap tiga kasus utama, yakni dua kasus yang ditangani Kejaksaan Agung dan satu kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Untuk kasus di Kejaksaan Agung, responden ditanya terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook serta kasus tata kelola migas yang diduga melibatkan Riza Chalid. Sementara itu, untuk kasus yang ditangani KPK, responden ditanya mengenai dugaan korupsi kuota haji 2024.
“Secara umum, awareness warga terhadap isu-isu hukum masih di bawah 50 persen dari total responden,” ujar Burhanuddin.
