astakom.com, Jakarta – Heboh postingan di Instagram soal gebrakan Presiden Prabowo Subianto ngatur permintaan kredit dari sektor perbankan lebih dari Rp200 Miliar yang sekarang harus disetujui dulu sama Presiden Prabowo.
Video yang diposting sama akun maoinfoindonesia memperlihatkan Susno Duadji dalam suatu acara. Susno Duaji bilang kalau Prabowo punya kebijakan yang bagus soal mengatur kredit”
“Pertumbuhan ekonomi sekian menggembirakan, tapi yang nikmati ini orang disebut namanya. Ini orang yang menikmati tidak lebih dari sekian, yang menguasai sekian juta tanah, yang menuasai sekian ini. Kemudian yang dapet kredit sampai dengan Rp5700 triliun melebihi APBN,” kata Susno dalam reels yang berdurasi singkat itu, dikutip pada Senin (9/2/2026).
“Dengan saya (Presiden Prabowo) tidak bisa, katanya! Kredit Rp200 miliar ke atas harus tanda tangan saya (Presiden Prabowo)” tambahnya.
Dalam captionnya tertulis: “Nyalinya Presiden Prabowo baja banget 🫵🥶 #fyp #prabowo #prabowosubianto #ekonomi #viral.
Respon netizen: respek sama kebijiakan Prabowo
Apa yang dibilang Susno soal kebijakan baru Presiden Prabowo menuai banyak respons positif dari netizen. Ada yang bilang kalo Presiden Prabowo selalu memperjuangkan hak rakyat.
“Tanpa ada nya setiran dari pihak manapun di hati dan jiwa nya hanya berkorban untuk rakyat kecil, menyala pak presiden ku.👏👏,” tulis salah satu akun, yang jadi top comment.
“Nyata Persident yg berani memperjuanhkan hak rakyatnya dan mempertahankan kesejahtraan dan kemajuan NKRI Amazing good bless My president prabowo subianto ❤️🙌🔥,” tulis salah satu akun lainnya.
“Nyalinya gede,” sahut akun lain.
Kredit di atas Rp200 Miliar harus lewat persetujuan Presiden Prabowo
Sebelumnya, statement itu pernah disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan di Kertanegara, 30 Januari 2026 lalu.
Dia bilang kalau setiap kredit di atas Rp200 miliar wajib dapet persetujuan dan harus lewat tanda tangan langsung dari Presiden Prabowo.
Perketat pengawasan dan pemberian kredit
Presiden Prabowo juga tegaskan kalau pengawasan kredit harus ketat. Hal ini untuk mencegah penyimpangan, sekaligus merespons gosip adanya pihak yang diduga dapet kredit sampe Rp5.700 triliun. Angka itu bahkan lampaui APBN.
“Dengan pengawasan langsung, hal semacam itu tidak mungkin terjadi,” ungkapnya dengan tegas, dikutip dari beberapa media pada Senin (9/2/2026).

