Jangan ke-Skip! Survei Nunjukin Masyarakat Percaya Pemerintah bisa Beresin Korupsi Kelas Kakap
astakom.com, Jakarta — Survei Indikator Politik Indonesia nunjukin kalau tingkat kepuasan publik ke kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto hampir tembus 80 persen.
Survei tersebut mencatat mayoritas masyarakat percaya pemerintah mampu mengusut tuntas sejumlah kasus korupsi besar di bawah kepemimpinan Prabowo.
Melansir astakom.com, jika sebelumnya citra ketegasan menjadi faktor dominan, kini pemberantasan korupsi muncul sebagai alasan utama kepuasan responden.
Pendiri dan peneliti utama Indikator Burhanuddin Muhtadi mengatakan, mayoritas responden mengikuti perkembangan penegakan hukum terkait sejumlah kasus korupsi penting yang tengah berjalan.
Awareness responden terhadap kasus korupsi
Dalam survei tersebut, responden ditanya mengenai tingkat pemahaman mereka terhadap tiga kasus utama, yakni dua kasus yang ditangani Kejaksaan Agung dan satu kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Untuk kasus di Kejaksaan Agung, responden ditanya terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook serta kasus tata kelola migas yang diduga melibatkan Riza Chalid.
Sementara itu, untuk kasus yang ditangani KPK, responden ditanya mengenai dugaan korupsi kuota haji 2024.
“Secara umum, awareness warga terhadap isu-isu hukum masih di bawah 50 persen dari total responden,” ujar Burhanuddin dalam konferensi pers, berdasarkan rilis yang diterima redaksi astakom.com, Senin (9/2/2026).
Setelah mengukur tingkat awareness, Indikator menanyakan apakah responden percaya pemerintah mampu menuntaskan kasus-kasus tersebut.Respons publik pada kasus-kasus korupsi
Burhanuddin menjelaskan, untuk kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook, sebanyak 43,8 persen responden mengikuti perkembangan kasus tersebut, dan 67,4 persen di antaranya yakin Kejaksaan Agung dapat menuntaskannya.
Sementara itu, pada kasus tata kelola migas, sebanyak 44,5 persen responden mengetahui kasus tersebut. Dari jumlah itu, 58,3 persen percaya Kejaksaan Agung dapat menangkap dan menghukum Riza Chalid.
“Kemudian, kalau ditanya apakah Riza Chalid tersangkut kasus ini atau tidak, itu cukup besar yang percaya. Yakni sebanyak 75,9 persen dari total responden yang mengetahui mengenai kasus ini,” imbuh dia.
Adapun untuk kasus dugaan korupsi kuota haji, sebanyak 53,8 persen responden mengetahui isu tersebut. Mayoritas publik juga percaya terdapat indikasi tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.











