Ragam Pandangan Tokoh Diplomat Indonesia Respon Board of Peace: Justru Memperkokoh Perjuangan Palestina!
astakom.com, Jakarta - Sejumlah tokoh penting yang berpendapat bahwa partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) secara efektif memperkuat posisi perjuangan Palestina melalui jalur diplomasi kemanusiaan.
Setelah pertemuan tertutup dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa kemarin, mereka menyampaikan pendapat mereka dikutip oleh astakom pada Kamis, (5/1/2026).
Tokoh penting yang turut hadir seperti Alwi Shihab mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Hasan Wirajuda, Retno Marsudi, Dino Patti Djalal mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, dan Jusuf Wanandi, pendiri dan peneliti senior CSIS.
Mereka mengatakan bahwa pertemuan tersebut memberikan penjelasan yang lengkap tentang tujuan kebijakan luar negeri Indonesia terkait Palestina.Komitmen "Harga Mati" untuk Kemerdekaan Palestina
Para tokoh terkemuka setuju bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace adalah tindakan taktikal untuk meningkatkan diplomasi kemanusiaan dan mendorong berakhirnya penderitaan rakyat Palestina di Gaza."Presiden menempatkan perjuangan Palestina sebagai komitmen yang tidak dapat ditawarkan" kata Alwi Shihab, mantan Menlu RI.
"Yang paling penting dalam penjelasan beliau itu bahwa Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuanga Palestina dan tetap menginginkan adanya two state solution. Itu kalau istilah awamnya adalah harga mati,” tegas Alwi.
Selain itu, ia menyatakan bahwa Presiden membuka peluang bagi Indonesia untuk meninggalkan Board of Peace jika forum tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai negara dan perjuangan Palestina.
Meluruskan Disinformasi di Ruang Publik
Hasan Wirajuda memaparkan bahwa proses diplomasi pada dasarnya tetap rahasia, dan kesalahpahaman publik terjadi karena informasi yang beredar tidak utuh."Kami mendapat banyak informasi mengenai banyak hal yang juga menarik perhatian masyarakat kita, khususnya berbagai aspek politik luar negeri kita, utamanya yang terkait dengan pembentukan Board of Peace dalam kerangka menyelesaikan permasalahan Palestina di Gaza,” ucapnya.
"Keterbatasan informasi sering menyebabkan pandangan yang salah di ruang publik, kata Hasan.
"Kita tidak memiliki informasi utuh, tapi persepsi yang berkembang bisa jauh dari itu." Menurutnya, ini adalah kesempatan berharga untuk mendapatkan pencerahan dan banyak informasi yang belum kita ketahui sore ini" sambungnya.
Otoritas Penuh Indonesia dalam Menentukan Langkah
Ia menegaskan bahwa Indonesia tetap memiliki otoritas penuh untuk memutuskan apa yang akan dilakukan lebih lanjut, termasuk memutuskan apakah akan berpartisipasi dalam Board of Peace atau tidak, tergantung pada seberapa baik forum tersebut memenuhi tujuan utama Indonesia, yaitu membantu rakyat Palestina.Selain itu, Jusuf Wanandi, seorang peneliti senior di CSIS, menyatakan bahwa dialog langsung dengan presiden sangat penting untuk memberikan pemahaman yang konsisten kepada publik.
"Kami mendapat suatu pencerahan hari ini yang betul-betul mendalam. Usaha ini penting supaya rakyat kita pun mengerti apa yang diambil keputusan-keputusan oleh pemerintah,”tegasnya.
Jusuf menyatakan pembahasan Palestina merupakan isu yang sangat luas sehingga tidak bisa dijelaskan secara asal.
"Hal ini masalahnya pelik jadi tidak bisa sembarangan diceritakan di mana saja. Ini kesempatan yang dibuka oleh Bapak Presiden yang harus kita hargai dan pergunakan bersama,” pungkasnya.













