DPR Beri Arahan Ke Bos Baru OJK, Friderica Diminta All-Out Berantas Praktik Goreng Saham!
astakom.com, Jakarta - Friderica Widyasari Dewi selaku Ketua dan Wakil Ketua OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang baru ditetapkan kemarin, Sabtu (31/1/2026) sudah mendapat arahan khusus dari Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah untuk bertindak tegas dalam mengatasi praktik 'goreng' saham (praktik manipulasi harga saham) di pasar modal.
Said bilang kalau Friderica nggak usah ragu buat ambil langkah hukum untuk menangani persoalan ini.
"Berbagai upaya penegakkan hukum yang menyangkut kegiatan di pasar modal, terutama aksi menggoreng saham yang mendistorsi harga saham harus di kendalikan, dan oleh OJK sebagai penanggung jawab, bukan institusi penegak hukum lain," ujar Said dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).
Dalam melaksanakan tugas ini, OJK bisa meminta bantuan ke aparat penegak hukum lain agar pelaku yang akali pasar modal bisa ditindak dan jera. Hal ini perlu dilakukan OJK dalam bentuk menjaga independensi sebagai otoritas tertinggi di lembaga keuangan.
Perketat aturan OJK
Selain itu, Said bilang kalau pihaknya mendukung ketentuan OJK yang mengatur kerjasama perusahaan efek dengan pegiat media sosial, dan penyedia jasa teknologi.
Hal ini dipicu karena praktik propaganda di sosial media untuk menggoreng saham di pasar modal.
"Keduanya harus mendapatkan sertifikasi dari OJK untuk memastikan asas kepatuhan, dan etik pada seluruh ketentuan pada kegiatan perdagangan saham di bursa," katanya.
OJK hindari risiko tinggi
Di samping itu, Said khawatir kalau uang pemegang polis (pemegang asuransi) terlalu banyak disimpan di saham, jadi OJK perlu mengevaluasi kegiatan perusahaan asuransi yang menempatkan iuran pemegang polis ke pasar saham hingga 20 persen.
Dia bilang risikonya tinggi dan cenderung spekulatif. Kalau pasar jatuh, perusahaan asuransi bisa kesulitan bayar klaim. Dia ngingetin juga, dulu ada kasus asuransi gagal bayar karena pengelolaan dana yang bermasalah.
"Kita pernah menyaksikan sejumlah kasus fraud di sejumlah perusahaan asuransi yang gagal bayar terhadap para pemegang polis," jelas Said.
Penempatan dana pensiun perlu dikaji lagi
Lanjut, untuk jangka menengah dan panjang, Said menghimbau OJK perlu kaji lagi risiko atas penempatan dana pensiun di sejumlah saham dan obligasi. Apalagi, dana pensiun menjadi andalan penyedia likuiditas domestik.
Kalau dana ini terlalu banyak dipakai di saham dan obligasi, sangat riskan apalagi kalau investor asing keluar dari pasar.
Saat asing keluar, dan pelaku pasar repo menjaminkan saham dan obligasi dari dana pensiun akibatnya, portofolio nilainya turun. Otomatis nilai jaminan repo juga ikut turun, dengan demikian muncul persoalan likuiditas atau uang jadi seret di pasar.
"Ada baiknya OJK merumuskan peran penyangga likuiditas yang jelas, khususnya dari dana pensiun, agar tidak merugikan pemilik dana pensiun, sekaligus resiko komplikasi pada pasar saham dan obligasi," tegasnya.
Fokus bangun kepercayaan pasar
Said minta OJK bikin aturan yang jelas soal peran dana pensiun sebagai penyangga likuiditas, supaya pemilik dana pensiun nggak dirugikan. Pasar saham dan obligasi nggak ikut terguncang.
Soal independensi OJK, dia menekankan, bos OJK yang baru harus bangun kepercayaan pasar dengan tetap independen dan profesional. Pemerintah dan DPR menurutnya cukup memberi masukan, bukan ikut campur atau menilai keputusan teknis OJK dan BI.
"Pemerintah dan DPR harus menopang posisi independensi OJK sebagai harga mati. Dengan demikian pemerintah dan DPR membatasi diri untuk berbicara, apalagi mengambil tindakan di ranah kewenangan OJK, maupun Bank Indonesia. Posisi pemerintah dan DPR hanya sebatas memberikan masukkan, bukan penilaian," kata Said.
