Anggaran 2025 Kemkomdigi Difokuskan Persempit Kesenjangan Digital Wilayah 3T
astakom.com, Jakarta — Pemerintah menegaskan pemerataan akses digital masih jadi prioritas utama di 2025. Lewat Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), anggaran negara diarahkan untuk mempercepat konektivitas di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang selama ini belum sepenuhnya menikmati layanan digital setara.
Sepanjang 2025, Kemkomdigi mencatat realisasi anggaran sebesar Rp10,58 triliun dari total pagu setelah blokir Rp11,4 triliun, atau setara 94,9 persen.
Difokuskan untuk menjaga keberlangsungan layanan digital strategis sekaligus memperluas infrastruktur konektivitas di daerah prioritas.
Tingginya serapan anggaran dinilai menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan transformasi digital tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan. Kebijakan ini juga dijalankan di tengah proses penyesuaian struktur organisasi kementerian.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa realisasi anggaran tersebut diarahkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas, bukan sekadar memenuhi target administratif.
“Serapan anggaran ini bukan sekadar angka, tetapi upaya memastikan pembangunan infrastruktur digital benar-benar dirasakan masyarakat. Hingga akhir 2025, layanan 4G telah menjangkau 98,95 persen populasi penduduk. Ini langkah penting agar tidak ada wilayah yang tertinggal dalam transformasi digital,” ujar Meutya Hafid dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026), dikutip Selasa (27/1/2026).
SBTS 3T dan fiber optik jadi fondasi konektivitas
Upaya memperluas akses digital di wilayah 3T diperkuat melalui pengoperasian 6.747 Base Transceiver Station (BTS). Dari total tersebut, sebanyak 3.262 BTS difungsikan untuk melayani wilayah Papua yang selama ini menghadapi tantangan geografis paling berat.
Selain BTS, jaringan serat optik nasional juga terus diperluas dan kini telah menjangkau 5.253 kecamatan. Infrastruktur ini menjadi tulang punggung konektivitas layanan publik, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi berbasis digital di daerah.
PNBP digital lampaui target
Penguatan sektor komunikasi dan digital turut berdampak pada peningkatan penerimaan negara. Sepanjang 2025, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemkomdigi tercatat mencapai Rp29,3 triliun atau 116,04 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp25,2 triliun.
Pencapaian tersebut diperoleh melalui optimalisasi pengelolaan sektor digital, mulai dari spektrum frekuensi, layanan satelit, hingga sertifikasi perangkat, tanpa membebani masyarakat sebagai pengguna layanan.
“Penerimaan negara ini menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan program prioritas, terutama perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan digital ke depan,” tambah Meutya.
Arah kebijakan digital 2026
Diawal 2026, Kemkomdigi memastikan pengelolaan belanja dan penerimaan negara akan terus dilakukan secara akuntabel dan berorientasi pada dampak langsung bagi publik.
Pembangunan infrastruktur digital akan dilanjutkan seiring penguatan keamanan dan kedaulatan ruang digital nasional.
“Tantangan ke depan adalah memastikan teknologi digital tetap berpihak pada manusia. Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat, kami optimistis digitalisasi dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Meutya.
