Gak Mau Kena Ghosting! Malaysia Spill Alasan Ogah Buru-buru Dukung Board of Peace Buatannya Trump
astakom.com, Jakarta - Sikap super hati-hati lagi ditunjukkan pemerintah Malaysia terkait wacana pembentukan Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace yang dicanangkan Presiden AS, Donald Trump.
Alih-alih langsung kasih lampu hijau, Malaysia memilih buat menahan diri karena merasa belum ada kepastian yang konkret, terutama soal jaminan keselamatan dan hak-hak warga Palestina yang selama ini jadi korban konflik berkepanjangan.
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, secara blak-blakan menyebut kalau posisi negaranya bakal sulit buat mendukung inisiatif tersebut tanpa adanya proteksi yang tegas bagi penduduk Gaza.
"Kami telah menyampaikan pandangan kami. Kami mengikuti perkembangan dan cukup sulit (untuk memberikan dukungan) kecuali ada jaminan yang benar-benar kuat dan tegas mengenai rakyat Gaza dan Palestina," ujar Anwar sebagaimana dikutip oleh astakom pada Sabtu, (24/1/2026).
Anwar menekankan bahwa Malaysia butuh bukti nyata di lapangan; seperti penghentian total aksi militer Israel dan lancarnya suplai bantuan kemanusiaan ke zona konflik sebelum mereka bisa menentukan sikap resmi terkait proyek perdamaian ini.Syarat Mutlak Biar Gak Sekadar Omon-Omon
Malaysia menuntut adanya real action yang bukan cuma janji manis di atas kertas. Anwar menegaskan bahwa selama kekejaman rezim Israel belum disetop dan akses bantuan masih dipersulit, Malaysia nggak bakal gegabah buat gabung.Menurutnya, kredibilitas sebuah dewan perdamaian diukur dari kemampuannya memulihkan kondisi kemanusiaan secara total di wilayah Palestina.
“Pengakuan, penghentian total serangan brutal dan biadab oleh rezim Israel, serta pemulihan bantuan kemanusiaan, hal-hal ini belum dilaksanakan, sehingga sulit bagi kami untuk memberikan dukungan lebih awal," sambung Anwar.
Plot Twist dalam Dokumen Board of Peace
Ada hal yang bikin publik ngelus dada soal piagam organisasi ini, meskipun judulnya buat perdamaian Gaza, ternyata kata "Gaza" sendiri malah absen dari dokumen resminya.Banyak pihak yang merasa ini agak sus (mencurigakan) karena isinya justru lebih fokus pada deskripsi organisasi internasional yang sangat luas dan general, bukannya fokus pada solusi spesifik untuk konflik yang sedang membara.
Dominasi Power Donald Trump yang Overpower
Struktur kepemimpinan di badan ini juga jadi sorotan dunia karena memberikan kendali penuh atau full authority kepada Donald Trump. Selain duduk sebagai ketua pertama, Trump punya hak eksklusif buat menafsirkan aturan, memilih anggota, sampai membubarkan lembaga tersebut kapan saja.Hal ini memicu perdebatan karena mekanisme kerjanya dianggap kurang transparan dan terlalu berpusat pada satu figur.
