Kejutan Insentif 2026: Horeeee! Pemerintah Bebaskan Pajak Penghasilan Buat Para #Karjimut di Sektor Ini
Senin, 5 Januari 2026 | 22:20 WIB
Share :
Astakom.com, Jakarta - Kabar gembira untuk para karjimut (karyawan bergajih imut) soalnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi mencoret pajak penghasilan atau PPh untuk para pekerja di sektor tertentu yang gajinya nggak sampe Rp10 juta perbulan di tahun 2026.
Pembebasan PPh ini punya dasar hukumnya. Yaitu tertuang di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025 tentang pajak penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2026.
Pemangkasan ini dilakukan supaya daya beli masyarakat tetep terjaga, dan demi menjaga stabilitas ekonomi. Ini juga upaya pemerintah buat ningkatin kesejahteraan sosial.
"Bahwa untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilitas ekonomi dan sosial pada tahun 2026, telah ditetapkan paket stimulus ekonomi sebagai upaya pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat antara lain dengan pemberian fasilitas fiskal," tulis PMK 105 2025, dikutip Senin (5/1/2026).
Kriteria penerima insentif dari pemerintah
Kebijakan yang mulai berlaku dari tanggal 31 Desember 2025 ini akan diterapkan bagi karyawan atau pekerja di sektor tertentu, diantaranya yaitu:
1. Pekerja yang bekerja di sektor usaha alas kaki
2. Pekerja yang bekerja di sektor usaha tekstil dan pakaian jadi
3. Pekerja yang bekerja di bidang furnitur
4. Pekerja yang bekerja di bidang kulit dan barang dari kulit
5. Pekerja yang bekerja di sektor pariwisata
6. Pekerja yang termasuk dalam 133 kode klasifikasi lapangan usaha yang termasuk ke dalam lima sektor bisnis itu. 133 kode ini tertuang dalam basis data yang ada di administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Batas penghasilan pegawai yang berhak dapat stimulus
Untuk pegawai di sektor yang disebutkan tadi, dibagi 2 lagi nih regulasinya. Pertama buat pegawai tetap tertentu berhak dapet insentif kalau punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau at least punya NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang udah ngelink ke sistem DJP. Pegawai tetap ini penghasilan bruto tetap dan teratur yang diterimanya nggak lebih dari Rp10 juta perbulan.
Kedua, regulasi buat para pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Pegawai ini berhak dapet insentif pajak kalau penghasilan hariannya nggak lebih dari Rp500k perhari dan maksimal Rp10 juta perbulan.
