Update Terbaru Penanganan Wilayah Terdampak Banjir Sumatera: Masuk Fase Rehabilitasi dan Rekonstruksi!
Reporter: Shintya
Astakom.com, Jakarta - Pemulihan pascabencana sekarang sudah memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Transisi yang sudah berjalan ini, berhasil terkoordinasi dan bersinergi antara lintas kementerian atau lembaga lewat dukungan TNI–Polri.
Tahap transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi ini sudah menyasar 25 dari total 47 kabupaten/kota yang terdampak. Hal ini menandakan selesainya masa tanggap darurat di beberapa titik wilayah terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan pemulihan layanan dasar, khususnya sektor kesehatan, menunjukkan kemajuan signifikan.
Saat ini, seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah terdampak telah kembali beroperasi. Sementara dari 867 puskesmas yang terdampak bencana, tersisa delapan unit yang masih dalam tahap pemulihan akhir.
RSUD Masif beroperasi di Sumatera
Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa pemulihan layanan dasar, terutama di bidang kesehatan, terus menunjukkan progres positif. Seluruh RSUD di wilayah terdampak telah kembali beroperasi, sementara dari 867 puskesmas yang sempat terdampak bencana, kini hanya tersisa delapan unit yang masih dalam proses pemulihan tahap akhir.“Alhamdulillah, seluruh RSUD sudah beroperasi kembali. Untuk puskesmas, dari ratusan yang terdampak, tinggal 8 unit yang terus kita percepat proses pemulihannya agar segera pulih total,” ujar Pratikno saat memaparkan perkembangan penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun yang digelar di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Buah Sinergi lintas sektor
Sinergi dan solidaritas lintas Lembaga terlihat saat TNI Jenderal Agus Subiyanto mengerahkan 37.910 pasukannya. Personel TNI it diturunkan untuk memulai fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Tambahan pasukan ini didatangkan dari Batalion Teritorial Pembangunan (YTP) dan Batalion Zeni. Mereka akan diperbantukan untuk membangun jembatan bailey.“Ada penambahan 15 batalion, yakni 5 dari Batalion Zeni dan 10 dari Batalion YTP. Mereka akan membantu pemasangan jembatan bailey,” kata Agus.
Beerbagai pihak berjibaku bantu rehabilitasi Sumatera
Selain TNI, Polisi juga turut serta menambah pasukan untuk masa transisi ini. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan siap menerjunkan personel tambahan guna mendukung pembangunan infrastruktur.Termasuk untuk membangun hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) di wilayah terdampak.
“Kami sudah mempersiapkan personel berikutnya manakala terdapat tugas-tugas lanjutan, khususnya terkait pembangunan infrastruktur seperti huntara dan huntap,” kata Listyo.
Pendistribusian logistik dirancang efek dan seefisien mungkin
Untuk memenuhi kebutuhan pokok warga terdampak, pemerintah dan Lembaga suah menyusun skema yang efisien untuk didistribusikan lebih cepat.Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjamin bantuan yang datang di setiap posko akan disalurkan dalam waktu kurang dari 2x24 jam.
"Semua pasti langsung terdistribusi. Jadi laju distribusi kita di setiap posko itu di atas 80 persen," kata Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari.
Lancarnya pendistribusian logistik ini bida terjadi sebab bantuan fasilitas helikopter yang disediakan beberapa pihak. Total helikopter yang dikerahkan ada 53 helicopter dari gabungan TNI, Polri, Basarnas, BNPB, kemudian ada swasta, Pertamina, dan lainnya.
"Ini (helikopter) semuanya sejak awal ada di tiga provinsi tersebut,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Seluruh helikopter tersebut digunakan untuk menerbangkan logistik ke wilayah yang akses daratnya terputus akibat bencana. Distribusi dilakukan ke desa-desa yang jalannya rusak, belum tersambung, atau tidak bisa dilalui kendaraan darat.
Konferensi pers tersebut dihadiri oleh Menko PMK, Wakil Menteri Sosial, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB (Kapusdatin BNPB), serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Melalui koordinasi berkelanjutan ini, proses pemulihan pascabencana diharapkan berjalan lebih terukur, berkesinambungan, dan mampu mempercepat kembalinya aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.
