Gak Make Sense: Laba Kecil sementara Hutang Ratusan Triliun, PLN Rugi Terus Padahal Gak Punya Kompetitor!
Reporter: Shintya
astakom.com, Jakarta - PLN ada masalah apa sih? Tidak memiliki rival dalam bisnis sejenis, namun tidak menjamin surplus lancar apalagi profil. Kondisi inilah yang dialami perusahaan pemasok energi listrik satu satunya Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero/PLN).
Masalah yang dialami PLN tidak sesimple itu rupanya. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, perseroan ini melaporkan kombinasi masalah yang menyebabkan catatan keuangannya terus menukik.
“Pada 2024, total utang PLN mencapai Rp711,2 triliun. Sementara pada 2023, utang PLN sebesar Rp655 triliun. Atau naik Rp56,2 triliun dalam setahun. Setara Rp4,7 triliun per bulan. Dibagi 30 hari, utangnya naik Rp156.7 miliar dalam sehari,” papar Uchok kepada media beberapa waktu lalu.Diketahui, hutang PLN terus membengkak tiap tahunnya, dari Rp655 triliun di 2023 menjadi Rp711,2 triliun di 2024. Sementara laba turun dari Rp22 triliun menjadi Rp17,7 triliun.
Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Ia menyebut utang PLN tembus Rp156.7 miliar setiap harinya.
Penyebab PLN rugi oversupply?
Menelusuri lebih jauh lagi, rupanya salah satu penyebab utama kerugian PLN adalah karena oversupply listrik. Terutama dari pembangkit swasta dan energi fosil, yang terikat kontrak “Take or Pay”.Dengan kata lain, PLN harus membayar listrik yang dihasilkan meski tak digunakan. Hal ini lah yang membuat keuangan PLN semakin tertekan.
Diukur dari beban hutang, RUPLT terlalu ambisius?
Tidak hanya itu, PLN dipush untuk membuat dan menyetujui perencanaan listrik nasional selama ini yang dinilai terlalu ambisius. PLN juga sering mengandalkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan konsumsi listrik yang sering meleset.RUPTL atau Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025-2034 masih menargetkan kapasitas besar berbasis energi fosil. Untuk penggunaan energi terbarukan baru menyumbang sebagian kecil saja, sehingga risiko oversupply dan pemborosan anggaran negara tetap tinggi.
Skema ini memaksa PLN bergantung pada subsidi dan kompensasi dari APBN, yang dampaknya bisa terasa pada masyarakat. Mulai dari potensi kenaikan tarif listrik hingga risiko lingkungan dari energi fosil.
Kombinasi masalah di PLN belum dpernah ada solusi yang pas!
Kerugian PLN tidak semata karena salah kelola, tapi akibat kombinasi oversupply, kontrak yang membebani, ketergantungan energi fosil, dan proyeksi ekonomi yang meleset.Ini menegaskan bahwa masalah PLN cukup kompleks dan tidak sesederhana seperti yang terlihat di permukaan. Sehingga untuk solusinya butuh reformasi menyeluruh pada perencanaan energi, pola kontrak, dan transisi ke energi terbarukan agar perusahaan bisa sehat secara finansial dan pastinya sustainibilty. (Shnty/ aSP)
