Non-Stop 24 Jam, Pemerintah Genjot Bangun Huntara bagi Korban Bencana Sumatera
astakom.com, Jakarta — Percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) untuk masyarakat terdampak bencana alam, terus diupayakan oleh pemerintah.
Hal ini dilakukan supaya masyarakat terdampak bencana alam bisa segera mendapatkan tempat tinggal dan tidak lagi di lokasi pengungsian.
Proses pembangunan fisik Huntara saat ini dilakukan secara masif dan terintegrasi di berbagai titik terdampak. Fokus utama pemerintah adalah menyelesaikan target pembangunan di beberapa wilayah krusial sebelum awal tahun 2026.
Pola kerja ekstra BNPB, TNI, Polri
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatin) BNPB, Abdul Muhari, menegaskan bahwa seluruh tim di lapangan, mulai dari BNPB, TNI, Polri, hingga Satgas Pembangunan, menerapkan pola kerja ekstra untuk mengejar target waktu yang telah ditetapkan.
"Kami coba percepat dengan melakukan proses pembangunan selama 24 jam. Ini yang kita harapkan supaya saudara-saudara kita yang saat ini masih tinggal di pengungsian bisa segera pindah ke Huntara,” ujar Abdul dalam rilis yang diterima redaksi astakom.com, Kamis (25/12/2025).
Ketika pemerintah daerah sudah menetapkan lokasi dan jumlah huniannya, maka Satgas akan bekerja siang malam tanpa tergantung cuaca," tambah Abdul.
Perkembangan pembangunan huntara
Salah satu proyek percontohan berada di Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sebanyak 117 unit Huntara di lokasi tersebut ditargetkan selesai maksimal pada 2 Januari. Keberhasilan di Agam diharapkan menjadi model replikasi bagi kabupaten dan kota lainnya di wilayah Sumatera.
Di Provinsi Aceh, dari 18 kabupaten/kota terdampak, terdapat 10 wilayah yang mengusulkan pembangunan Huntara, antara lain Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, hingga Pidie Jaya.
Nantinya, bagi warga yang terdampak juga akan diberikan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan per Kepala Keluarga (KK) hingga pembangunan huntara selesai.
Hingga saat ini, progres pembangunan di wilayah seperti Kabupaten Bireuen telah mencapai tahap penentuan lokasi di 18 gampong atau desa. Sementara itu, di Aceh Tamiang, pemerintah daerah secara paralel melakukan pembersihan kawasan sekaligus menyiapkan titik koordinat hunian.
Komitmen pemerintah percepat pemulihan
Percepatan ini merupakan komitmen negara dalam memberikan perlindungan sosial dan pemulihan infrastruktur pascabencana secara efektif.
Pemerintah mengimbau pemerintah daerah untuk segera menetapkan data penerima agar distribusi bantuan dan pembangunan fisik dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi.
Sebelumnya melansir astakom.com, BNPB menargetkan pembangunan huntap di wilayah Aceh rampung sebelum memasuki bulan Ramadhan. Sambil menunggu huntara dibangun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Sosial, TNI, dan Polri, membangun pengungsian terpadu di sejumlah titik.
