BNPB: Lokasi Hunian Sementara Dipastikan Aman dari Potensi Bencana Mendatang
astakom.com, Jakarta — Pemerintah gerak cepat mulai menyiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Dalam menetapkan lokasi pembangunan huntara dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Arahan Pak Presiden, tanggap arurat fase kedua ini selain diarahkan kepada aspek-aspek pencarian pertolongan, distribusi logistik, pembukaan akses jalan, komunikasi, dan energi, juga optimalkan untuk mulai melakukan fase early recovery, dimana target utama kita adalah secepat mungkin bisa memulai pembangunan hunian sementara," kata Kepala Pusat Data dan Informasi BNBP, Abdul Muhari, dalam konferensi pers di Aceh, kemarin (18/12/2025).
Abdul juga mengungkapkan bahwa lokasi huntara diusulkan oleh pemerintah daerah. BNPB bertugas untuk mengecek lahan, memastikan bahwa wilayah tersebut aman dari potensi bencana serupa di masa mendatang.
"Bersama pemerintah daerah, tim BNPB saat ini sedang melakukan pengecekan kesesuaian lahan. Sekali lagi, tentu saja untuk hunian sementara ini dan hunian tetap nantinya, kita perlu benar-benar memastikan bahwa lokasi ini aman dari potensi bencana serupa di masa depan," ujar Abdul.
Pengecekan lokasi dan progres pembangunan huntara
Beberapa lokasi telah diusulkan untuk dijadikan tempat huntara. Di Aceh misalnya, pemerintah daerah dan BNPB tengah melakukan pengecekan lokasi di Nagan Raya dan Pidie. Di Sumut, lahan seluas 3 hektare (ha) di Sibolga telah ditetapkan sebagai lokasi hunian.
"Kemudian Tapanuli Tengah, ini sudah mengusulkan 4,5 hektare lahan. Saat ini juga sedang dalam proses pengecekan kesesuaian lahan. Ada di Pinangsori 1,5 hektare. Kemudian lokasi Kecamatan Lumut itu 1,5 hektare. Untuk Langkat dan Mendailing Natal saat ini sudah ada identifikasi calon lokasi. Saat ini masih dilakukan proses pengecekan kesesuaian lahan dan status lahan yang diusulkan," ujar Abdul menjelaskan.
Sementara di Sumbar, saat ini telah dimulai pembangunan huntara di 5 kabupaten dan kota. Sebanyak 150 unit huntara ditargetkan selesai dibangun dalam sebulan.
"Untuk pembangunan huntara di Sumatera Barat ini memang berprogres lebih cepat. Ini seluruhnya sudah memulai proses pembangunan yang saat ini dengan pematangan lahan. Ini BNPB bersama TNI akan segera melaksanakan pembangunan ini," ucapnya.
Bantuan DTH selama proses pembangunan huntara
Selama proses pembangunan huntara, pemerintah akan memberikan bantuan berupa Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga terdampak bencana di wilayah Sumatra Barat. Besaran bantuan yang disiapkan adalah Rp 600 ribu per bulan per Kepala Keluarga (KK).
Namun, ia menekankan bahwa kecepatan penyaluran bantuan ini sangat bergantung pada keaktifan pemerintah daerah. Data penerima harus diverifikasi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) oleh masing-masing kepala daerah.
"Kami berharap dana tunggu hunian sebesar 600 ribu rupiah per bulan ini bisa segera disalurkan agar warga memiliki kepastian tempat tinggal sementara," pungkas Abdul.
