Menhut Cabut 22 PBPH di Sejumlah Wilayah Termasuk Sumatera yang Diduga Perparah Bencana
astakom.com, Jakarta — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengambil langkah tegas penertiban kegiatan usaha sejumlah perusahaan pemanfaatan hutan yang perparah bencana di Sumatera.
Menhut Raja Juli telah mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan luas lahan sebesar 1 juta hektare lebih.
"Jadi secara resmi hari ini saya umumkan kepada publik atas arahan Pak Presiden saya akan mencabut 22 PBPH perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang luasnya sebesar 1.012.016 hektare," kata Raja Juli, dalam konferensi pers, Senin (15/12/2025).
"Termasuk di antaranya di Sumatera seluas 116.198 hektare, detailnya saya akan menuliskan SK pencabutan ini dan nanti saya sampaikan kepada rekan media," tambahnya.
Total 1,5 juta hektare PBPH "nakal" dicabut
Raja Juli menambahkan, dalam waktu 1 tahun ini, Presiden juga sudah memerintahkan pihaknya untuk menertibkan PBPH “Nakal" seluas 1,5 juta hektare.
Hal tersebut juga sudah direalisasikan pada 3 Februari 2025 lalu dengan mencabut 18 PBPH seluas 500 ribu hektare.
“Ditambah hari ini 1 juta hektare,” ujarnya.
Total keseluruhan pada tahun ini sudah mencapai 1,5 juta hektar. Hal ini menandakan bahwa Menhut Raja Juli telah berhasil melaksanakan instruksi Presiden PrabowoHibah lahan 90 ribu hektare oleh Prabowo
Melansir redaksi astakom.com, Presiden Prabowo merupakan pribadi yang mencintai hutan dan satwa. Hal tersebut dibuktikan dengan hibah lahan PBPH miliknya di Takengon Aceh seluas 90 ribu hektare, kepada World Wildlife Fund (WWF).
Lahan tersebut digunakan dalam upaya konservasi gajah (kelestarian ekosistem gajah dan lingkungan.
WWF juga mengatakan bahwa lahan yang diberikan oleh Prabowo tersebut kini diarahkan menjadi kawasan restorasi hutan atau agroforestri, sampai pengolahan habitat Gajah Sumatera.
Bahkan saat ini kawasan tersebut merupakan lahan konservasi dengan populasi gajah terbesar.
