Tak Tegas atasi Korupsi, PM Bulgaria dan Kabinetnya Dimundurkan!
Reporter : Nur Nadiah
astakom.com, Bulgaria - Perdana Menteri Bulgaria, Rosen Zhelyazkov, bersama seluruh jajaran kabinetnya, resmi mengundurkan diri pada Jumat (12/12/2025).
Langkah ini diambil di tengah tekanan massa yang tak henti, berupa gelombang demonstrasi besar besaran yang mengguncang di Ibu Kota Sofia dan puluhan kota lain.
Diketahui, Bulgaria yang merupakan negara blok Uni Eropa ini memang mengalami masa krisis panjang terkait tekanan fiskal dalam negeri dan masifnya prilaku korupsi nefera-negara eropa dalam beberpa tahun terakhir ini.
Pun demikian, Bulgaria mengalami kegagalan pemerintah menangani isu ekonomi dan korupsi.
Pengunduran diri Zhelyazkov ini nyaris berbarengan dengan jadwal pemungutan suara mosi tidak percaya yang telah disiapkan parlemen.
Dalam pernyataan pengunduran dirinya, Perdana Menteri tersebut menyatakan keputusan itu diambil setelah koalisi pemerintahnya membahas situasi dengan serius.
"Koalisi kami bertemu, kami membahas situasi saat ini, tantangan yang kami hadapi, dan keputusan yang harus kami ambil secara bertanggung jawab," Ucap Zhelyazkov Ketika mengumumkan keputusan pemerintah untuk mengundurkan diri, melansir dari Al Jazeera pada Jumat (12/12/2025).
"Suara yang kuat berasal dari suara rakyat," Tegas Zhelyazkov, ia mengakui bahwa aspirasi public yang disuarakan dalam unjuk rasa telah didengar.
"Keinginan kami adalah untuk berada pada tingkat yang diharapkan masyarakat," Sambungnya.
Unjuk rasa besar terakhir terjadi pada Rabu (10/12/2025) malam, memuncak setelah pemerintah menarik rencana anggaran 2026 yang kontroversial.
Dua Isu Utama Pemicu Amuk Massa
Aksi protes masyarakat selama berminggu minggu ini dipicu oleh dua kegagalan utama pemerintah yaitu kebijakan ekonomi yang dinilai buruk dan janji pemberantasan korupsi yang tidak kunjung terbukti.
Puncak kemarahan public adalah rencana anggaran 2026 yang disusun dalam mata uang euro, yang memuat kenaikan iuran jaminan social dan pajak dividen.
Meski draf anggaran tersebut telah ditarik pekan lalu, aksi demonstrasi tetap berkobar, menunjukkan kekecewaan dan ketidakpercayaan public yang sangat dalam terhadap pemerintahan Zhelyazkov.
Kronologi Krisis dan Proses Politik Selanjutnya
Ketidakstabilan politik bukanlah hal baru bagi Bulgaria. Dalam 4 tahun terakhir, negeri di Kawasan Laut Hitam ini sudah menggelar tujuh kali pemilihan umum nasional, termasuk yang terakhir pada Oktober 2024. Kini Presiden Rumen Radev mengajak para pemerintah dalam pesannya melansir di halaman Facebooknya bahwa "Antara suara rakyat dan ketakutan akan mafia. Dengarkan suara rakyat!" Ucapnya.
Ia juga mendapat mandat untuk meminta partai partai di parlemen membentuk pemerintahan koalisi baru. Namun, melihat polarisasi politik yang akut, kemungkinan besar upaya ini akan gagal.
Jika itu terjadi, Presiden Radev akan membentuk pemerintahan sementara untuk memimpin transisi hingga pemilu berikutnya digelar, menambah daftar Panjang siklus pemerintahan yang singkat dan tidak stabil di Bulgaria.(naD/aSP)
Gen Z Takeaway
