Sumut dan Aceh Punya APBD Mengendap 31 T, Berapa Dana Mengendap Milik Sumbar?

astakom.com, Jakarta — Ramai-ramai masyarakat mulai menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap di wilayah provinsi terdampak bencana.

Sebelumnya, melansir dari redaksi astakom, diketahui APBD yang mengendap di wilayah terdampak bencana alam, yaitu Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh sangat besar, yaitu Rp3,1 triliun.

Dengan APBD sebesar itu menjadi sebuah pertanyaan mengapa dana tersebut tidak digunakan untuk recovery pasca bencana alam yang terjadi.

Satu provinsi lain yang selanjutnya jadi sorotan yakni Sumatera Barat (Sumbar). Kita mulai bertanya-tanya, berapa APBD mengendap milik Sumbar?

Adakah APBD Mengendap di Sumbar?

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, hingga akhir September 2025 masih terdapat dana pemda sebesar Rp234 triliun yang mengendap di bank. Dana tersebut tercatat sebagai sisa saldo kas pemda di perbankan akibat lambatnya realisasi belanja APBD.

Redaksi astakom menelusuri data terkait besaran APBD Sumbar yang mengendap tersebut, lalu ditemukan bahwa kondisi lambatnya realisasi belanja APBD tidak terjadi di Sumbar.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah. Dia mengatakan bahwa kejadian yang dimaksud oleh Purbaya mungkin provinsi lain.

“Mungkin yang dimaksud Menteri Purbaya itu di daerah lain. Kalau di Sumbar kami pastikan tidak ada seperti itu,” ujar Gubernur Sumbar Mahyeldi saat ditemui di Istana Gubernur, dikutip Jumat (5/12/2025).

Mahyeldi mengatakan, dana milik pemda memang disimpan di bank. Namun dana tersebut selalu digunakan sesuai dengan mekanisme belanja daerah.

“Namanya dana pemerintah itu masuk ke pendapatan, kemudian dibelanjakan. Jadi, kalau ada di bank, itu hanya sekian hari, karena proses kegiatan harus melalui perencanaan APBD,” ujarnya.

Tanggapan Tito terkait Dana Mengendap

Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengatakan serapan belanja pemerintah daerah itu masih belum optimal menjelang akhir tahun. Hingga 23 November 2025, rata-rata realisasi belanja di 38 provinsi tercatat baru mencapai 68 persen.

Angka tersebut masih tertinggal jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah yang telah mencapai 83 persen.

"Daerah-daerah ini pendapatannya sudah mencapai 83 persen. Targetnya di angka di atas 90 persen pendapatan. Kemudian belanjanya di angka lebih kurang 68 persen. Kita mendorong tentunya belanjanya ya di atas 75 persen, 80 persen, lah, supaya uang beredar di masyarakat," jelas Tito saat selesai lakukan rapat terbatas, dikutip Jumat (5/12/2025).

Ia memaparkan sejumlah faktor yang menyebabkan dana pemerintah daerah masih banyak mengendap di bank. Pertama, banyak kepala daerah baru dilantik pada 20 Februari 2025. Kedua, sejumlah daerah menahan anggaran untuk pembayaran kontrak yang jatuh tempo di akhir tahun.

Dalam hal ini, perlunya kembali dilakukan pengecekan dan pembahasan ulang mengenai pos-pos anggaran provinsi yang sebelumnya, kembali disesuaikan dengan urgensi dan kebutuhan masyarakat di provinsi tersebut.

Update Jumlah Korban dan Kerusakan

Berdasarkan laporan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana alam yang terjadi di Sumbar memakan korban jiwa 210 orang, 214 orang masih hilang, dan 112 orang terluka.

Selain itu, dilaporkan kerusakan yang terjadi diuraikan sebagai berikut:

• Fasilitas Umum: 339
• Fasilitas Kesehatan: 24
• Fasilitas Pendidikan: 197
• Rumah Ibadah: 118
• Gedung/Kantor: 16
• Jembatan: 64

Melihat data tersebut, Pemprov Sumbar perlu lakukan kajian kembali mengenai penggunaan sisa APBD mengendap.

Gen Z Takeaway

Isu APBD mengendap rame lagi setelah Sumut–Aceh disorot, tapi Sumbar tegas bilang belanja mereka jalan sesuai mekanisme. Meski begitu, Tito ingatkan serapan daerah nasional masih rendah. Dengan dampak bencana di Sumbar yang besar, sisa APBD jelas perlu dikaji ulang biar pemulihan makin cepat dan tepat sasaran.