astakom.com, Jakarta — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya buka suara terkait Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang semat ramai dibahas masyarakat.
Diketahui sebelumnya ada dugaan bahwa Bandara IMIP merupakan bandara ilegal, dan tidak ada otoritas negara di dalamnya.
Ia mengakui izin pembangunan Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, diambil ketika pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Luhut mengatakan saat izin diputuskan, ia menjabat sebagai menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi. Saat itu, keputusan diambil saat rapat dengan menteri terkait yang tergabung dalam kabinet Jokowi.
“Mengenai izin pembangunan lapangan terbang, keputusan itu diambil dalam rapat yang saya pimpin bersama sejumlah instansi terkait,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).
Awalnya Dijadikan Tawaran untuk Investor
Bandara tersebut dijadikan penawaran agar pihak China yang mampu melakukan hilirisasi nikel, berinvestasi di Indonesia.
Tawaran membangun lapangan terbang bagi investor besar semacam ini juga banyak diberikan oleh Vietnam dan Thailand.
“Itu diberikan sebagai fasilitas bagi investor, sebagaimana lazim dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand,” ujar Luhut.
“Jika mereka berinvestasi US$20 miliar, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional,” tambahnya.
Luhut bercerita paling depan melobi China untuk melakukan investasi di bidang hilirisasi nikel. Dia banyak berhubungan dengan beberapa petinggi China, bahkan Presiden Xi Jinping, agar semua kerja sama dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Hanya untuk Penerbangan Domestik
Luhut mengatakan saat itu, izin khusus yang diberikan kepada Bandara IMIP adalah hanya untuk melayani penerbangan domestik. Artinya, memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan.
“Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi bandara internasional,” tegasnya.
Karena itu, apabila ada pihak yang menuduh keputusan ini dibuat sepihak oleh Presiden Joko Widodo, ia menegaskan bahwa koordinasi penuh dijalankan oleh dirinya.
“Saya persilakan siapa pun datang kepada saya dengan membawa data jika ingin mempertanyakan keputusan tersebut. Kita tidak berpihak kepada Tiongkok atau Amerika; kita berpihak kepada Indonesia. Faktanya, saat itu Tiongkok adalah satu-satunya negara yang siap masuk,” kata Luhut.
Gen Z Takeaway
Intinya, soal polemik Bandara IMIP, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa izin bandara itu sah, diputuskan lewat rapat resmi di era Joko Widodo sebagai bagian dari strategi menarik investasi besar Tiongkok untuk hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park, dengan status khusus hanya untuk penerbangan domestik—praktik yang juga lazim di Vietnam dan Thailand—seraya menegaskan bahwa keputusan ini murni demi kepentingan Indonesia, bukan berpihak pada negara mana pun, termasuk saat ia melobi langsung hingga ke Xi Jinping.
