Profil Bandara IMIP yang Bandara di Morowali Ramai Dibahas Tanpa Otoritas Negara
astakom.com, Jakarta - Masih ramai diperbincangan bandara yang berada di daerah Morowali yang disorot oleh Menteri Pertahanan (Menhan).
Bandara tersebut berada di kompleks PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), dan diduga beroperasi tanpa keterlibatan otoritas negara.
Muncul potongan video di media sosial, peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), Edna Caroline, mengungkap serangkaian temuan mengejutkan terkait Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang beroperasi di era mantan Presiden Joko Widodo pada 2019.
Edna menilai persoalan ini bukan isu baru, melainkan bagian dari ‘kebocoran’ sektor tambang yang sudah disorot sejak pilpres 2014.
Menhan menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran negara sebagai anomali yang dapat membuat kedaulatan ekonomi Indonesia rawan.
Profil Bandara IMIP
Berdasarkan laman Kementerian Perhubungan, Bandara IMIP adalah fasilitas yang dikelola swasta. Namun, bandara ini tetap beroperasi di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) Kementerian Perhubungan.
Bandara IMIP adalah salah satu dari dua bandara yang ada di Morowali. Selain IMIP, bandara lain yang beroperasi adalah Bandara Morowali yang diresmikan Joko Widodo saat masih menjabat presiden pada 2019.
Bandara IMIP dikenal dengan kode bandara WAMP dari International Civil Aviation Organization (ICAO) dan kode MWS dari International Air Transport Association (IATA). Sementara Bandara Morowali memiliki kode bandara WAFO dari ICAO dan kode MOH dari IATA.
Bandara IMIP beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Fatufia, Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Bandara IMIP berjarak sekitar 4 kilometer dari kawasan Indonesia Morowali Industrial Park.
Tak Boleh ada Republik dalam Republik
Menhan Sjafrie secara khusus menyoroti adanya ‘anomali’ dalam regulasi yang menciptakan celah kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi.
Jafri juga menyampaikan pesan yang ditunjukkan kepada seluruh elemen bangsa, menegaskan bahwa negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional, seperti yang terjadi pada kasus pertambangan ilegal di Bangka sebelumnya.
“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya,” tegas Sjafrie dikutip Rabu (26/11/2025). (aLf/aSP)
Gen Z Takeaway
Sorotan ke bandara di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park makin kuat setelah Sjafrie Sjamsoeddin menilai operasinya minim kehadiran negara dan berpotensi mengganggu kedaulatan ekonomi. Meski secara administrasi tercatat diawasi Kemenhub, temuan di lapangan memicu alarm soal lemahnya kontrol negara atas arus orang dan barang. Intinya, negara menegaskan tak boleh ada “republik di dalam republik”, apalagi di kawasan industri strategis.
