Sikap Prabowo soal Utang Whoosh Patut Didukung, Tapi Langkah Hukum Harus Tetap Jalan

astakom.com, Jakarta - Koordinator SIAGA 98, Hasanuddin mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan siap mengambil alih tanggung jawab ihwal polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Ia menilai, sikap tersebut merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga kehormatan bangsa, dan memastikan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia tetap terjaga.

“Kami menyampaikan dukungan terhadap sikap Presiden Prabowo Subianto untuk mengutamakan integritas dan penghormatan terhadap kontrak kerjasama internasional (bilateral) sebagai yang harus di pedomani demi kepercayaan dunia usaha internasional di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (5/11/2025).

Hasanuddin menjelaskan, bahwa proyek Whoosh yang resmi beroperasi secara komersial sejak 17 Oktober 2023 merupakan wujud kerja sama bilateral antara Indonesia-Cina, dengan prinsip Busines to Busines (B to B) yang harus dihormati.

Sehingga menurutnya, sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, wajar bila Presiden bertanggung jawab menjaga kehormatan Indonesia dalam konteks kewajiban internasional.

“Sebagai kepala negara dan pemerintahan tentu saja presiden menjaga kehormatan Bangsa Indonesia. Sebab itu terkait kewajiban (hutang) harus diselesaikan. ini bentuk komitmen kita,” tegasnya.

Meski demikian, Hasanuddin menegaskan bahwa tanggung jawab negara dalam menyelesaikan kewajiban proyek kereta cepat Whoosh ini harus dibedakan dari dugaan adanya pelanggaran hukum, seperti mark up atau penyimpangan dalam pelaksanaannya.

“Bentuk tanggung jawab presiden ini haruslah dibedakan antara adanya dugaan mark up dan konsekuensi tanggung jawabnya, yang tentu saja menjadi tanggung jawab pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan dalam pelaksanaan perencanaan, pembangunan, dan evaluasi atau pengawasan,” terangnya.

Ia menilai, apabila terdapat indikasi kecurangan, maka proses hukum harus tetap berjalan tanpa hambatan. “Penegak hukum (KPK) hemat kami harus terus berjalan, dan penegakan hukum ini tidak terkait dengan tanggung jawab sebagaimana disampaikan presiden,” kata Hasanudin.

Dia juga menegaskan, bahwa wilayah pengawasan dan pelaksanaan proyek KCIC berada di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub), di bawah kepemimpinan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Karena itu, Hasanudin mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melanjutkan penyelidikan atas dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut. “Kami berharap KPK tidak ragu-ragu terhadap upaya penindakan korupsi terhadap proyek ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh adalah suatu simbol bentuk kerja sama Indonesia dengan Tiongkok.

Proyek ini memang digarap oleh konsorsium perusahaan kereta api China dan BUMN Indonesia di bawah bendera PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Namun dalam pelaksanaannya, kerja sama Indonesia dan China di proyek ini telah berhasil membuka transfer teknologi canggih perkeretaapian nasional.

“We are at the edge of best practice. Dan ini ingat ya ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok,” tegas Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

Untuk itu, dirinya meminta agar persoalan utang kereta cepat tersebut tidak diributkan. Dirinya sebagai RI 1, yang akan tanggung jawab atas penyelesaian polemik utang tersebut.

“Ini simbol kerja sama kita dengan China. Jadi, sudahlah, saya sudah katakan presiden RI yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, kita mampu,” tuturnya.

Gen Z Takeaway

Tapi jangan sampai lupa, potensi pelanggaran hukum harus tetap jalan. Kalau memang ada indikasi korupsi atau mark up dalam proyeknya, proses hukum harus tetap jalan tanpa pandang bulu.