Update Fakta Perkembangan Dugaan Korupsi Investasi Kereta Cepat Whoosh yang Diusut KPK
astakom.com, Jakarta - Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Whoosh, kini menjadi sorotan semua pihak. Proyek yang dulu dielu-elukan sebagai simbol kemajuan transportasi nasional kini menjadi perhatian tajam.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menaikkan status kasus dugaan korupsi Whoosh ke tahap penyelidikan, membuka kembali berbagai kejanggalan yang selama ini terjadi dan ramai diperbincangkan.
Isu adanya praktik korupsi dalam proyek strategis nasional ini sejatinya bukan hal baru.
Saat ini, beberapa fakta dan perkembangan terkait kasus yang menyeret Proyek Whoosh terus diungkap. Berikut rangkuman fakta fakta penting dugaan korupsi Whoosh yang tengah diusut:
Dugaan Korupsi Investasi Whoosh masuk Tahap Penyelidikan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak ada kendala signifikan dalam penyelidikan dugaan korupsi proyek kereta cepat Indonesia China Whoosh. Kasus yang tengah menjadi sorotan publik ini disebut berjalan progresif dan positif sejak awal 2025.
“Sejauh ini tidak ada kendala. Penyelidikan masih terus berprogres. Kami minta diberikan ruang dan waktu agar proses penegakan hukum ini bisa berjalan firm untuk menemukan informasi dan keterangan yang dibutuhkan tim,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (29/10/2025).
Ia menegaskan, perkara ini masih dalam tahap penyelidikan sehingga detail kasus belum dapat dibuka ke publik. KPK juga belum bisa mengumumkan pihak-pihak yang sudah dimintai keterangan maupun yang akan diperiksa.
Ada dugaan Mark-up
KPK telah mengonfirmasi bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan penggelembungan anggaran (mark up) dalam proyek Whoosh
Indikasi awal dari dugaan mark up itu adalah biaya pembangunan yang jauh lebih mahal dari pembangunan serupa di negara lain khususnya Tiongkok. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pembangunan kereta cepat per kilometer (km) di Indonesia mencapai USD52 juta.
Sedangkan di Tiongkok per kilometer biayanya USD17-18 juta. Karena itu, Mahfud MD meminta selisih harga yang mencapai tiga kali lipat itu diselidiki.
"Harus harus diperiksa ini uang lari ke mana. Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta Whoosh itu USD52 juta. Tapi di Tiongkok sendiri hitungannya USD17-18. Naik tiga kali lipat kan? Ini siang naikkan siapa? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat USD17 juta. Dolar nih, Amerika! bukan rupiah. Harus diteliti siapa dulu yang melakukan ini," kata Mahfud dalam kanal YouTubenya.
Anomali Perpindahan Kontrak dari Jepang ke China
Dalam kerjasama dengan Indonesia, Jepang menawarkan skema pinjaman dengan bunga rendah yakni 0,1 persen dengan masa tenggang 10 tahun.
Namun, tiba-tiba kerja sama beralih ke China dan model kerja sama yang dipilih yakni business to business (B2B) dan skema pinjaman dengan bunga 2 persen dan tenor 40 tahun.
Perpindahan kerja sama inilah yang diminta Mahfud MD untuk diungkap oleh KPK. Pasalnya, Mahfud mengatakan ada kejanggalan terkait perubahan kerjasama tersebut.
"(Penyelidikan bisa dilakukan KPK) saat proses pembuatan kontrak, pemindahan kontrak dari Jepang dan China, itu patut dipertanyakan." ujar Mahfud.
Jokowi Tegaskan Whoosh Bukan untuk Cari Untung
Presiden Joko Widodo menegaskan, pembangunan proyek Whoosh tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan untuk mengurangi kerugian ekonomi akibat kemacetan yang mencapai Rp100 triliun per tahun di kawasan Jakarta–Bandung.
"Transportasi massa, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial," kata Joko Widodo, di Surakarta, Jawa Tengah, baru-baru ini.
Ia juga menegaskan bahwa jika terdapat subsidi pada proyek ini, itu adalah subsidi dan bukan kerugian.(aLf/ aRSp)
Gen Z Takeaway
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung Whoosh yang dulu dielu-elukan sebagai simbol kemajuan, kini jadi sorotan serius setelah KPK resmi menyelidiki dugaan korupsi di dalamnya. Isu utamanya: potensi mark up biaya pembangunan yang disebut tiga kali lipat lebih mahal dibanding proyek serupa di Tiongkok, serta kejanggalan perpindahan kontrak dari Jepang ke China.
Mahfud MD pun mendorong agar transparansi penuh ditegakkan, sementara Presiden Jokowi menegaskan proyek ini bukan soal untung-rugi finansial, tapi soal manfaat sosial dan efisiensi waktu. Buat kita, Gen Z, ini jadi pengingat bahwa kemajuan itu bukan cuma soal infrastruktur keren, tapi juga soal integritas, akuntabilitas, dan kejujuran dalam setiap langkah pembangunan.
