Banyak saldo APBD Mengendap, Pemprov DKI dan Boby Nasution beri Klarifikasi
astakom.com, Jakarta - Dua pemerintah provinsi, DKI Jakarta dan Sumatera Utara (Sumut), menjadi sorotan publik setelah Kementerian Keuangan mengungkapkan adanya dana daerah yang masih mengendap di bank. Meski sama-sama tercatat memiliki saldo besar, kedua pemerintah daerah menegaskan bahwa dana tersebut bukan untuk mendapatkan keuntungan.
DKI Jelaskan Dana Rp14,6 Triliun di Bank
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjelaskan alasan dana mengendap sekitar Rp14,6 triliun di bank. Hal itu dipastikan bukan demi mendapatkan keuntungan.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta Suharini Eliawati menyatakan tingginya dana Pemda di bank bukan intensi pihaknya untuk menyimpan dana supaya bisa mendapatkan imbalan bunga.
"Hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir," kata Suharini dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10).
Ia mengatakan Pemprov berkomitmen mengelola anggaran untuk meningkatkan pelayanan publik, memastikan transparansi, dan mencapai efisiensi fiskal.
"Dalam mengelola anggaran, Pemprov DKI Jakarta mempunyai semangat yang sama dengan Pemerintah Pusat berdasarkan perencanaan yang baik, belanja yang semakin efisien dan efektif, dan pengelolaan kas yang prudent demi menjamin kesinambungan fiskal," katanya.
Bobby Nasution Bantah Data Kemenkeu
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menanggapi data Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebut terdapat Rp 3,1 triliun dana Pemprov Sumut yang belum direalisasikan.
Bobby mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh sejauh ini, dana yang belum direalisasikan hanya tinggal Rp 990 miliar.
"RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) kami cuma satu, ya itu ada di Bank Sumut. Hari ini saldonya di sana Rp 990 miliar. Nanti coba, apakah kami salah input?" ujar Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (21/10/2025).
Lebih lanjut, kata Bobby, siapa pun juga bisa melihat langsung dana Pemprov Sumut di Bank Sumut.
"Yang di hari ini, yang di rekening silakan dibuka, itu terbuka untuk umum. RKUD kami Rp 990 miliar, itu pun memang (sudah digunakan) untuk pembayaran beberapa kegiatan dan juga karena P-APBD," ujarnya.
Lebih lanjut, Bobby juga mengatakan sejauh ini realisasi anggaran diserap dengan baik, tetapi dia tidak merinci ke program apa dana itu disalurkan. Dia pun menargetkan pada tahun penyerapan bisa berjalan hingga 90 persen.
"Realisasi pasti ada target, ada P-APBD, ada perubahan angka, sudah disesuaikan. Mudah-mudahan (penyerapannya) bisa di angka 90 persen," tuturnya.
Sorotan dari Menteri Keuangan Purbaya
Sebelumnya, Purbaya menyoroti dana pemerintah daerah (pemda) yang belum digunakan dan masih mengendap di bank hingga mencapai Rp 234 triliun.
Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 15 Oktober 2025 menunjukkan, angka tersebut merupakan akumulasi simpanan daerah hingga akhir September 2025.
Menurut Purbaya, besarnya dana yang menganggur itu bukan karena kekurangan anggaran, melainkan karena lambatnya realisasi belanja APBD.
"Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Sekali lagi, (untuk) memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat," ujar Purbaya dalam acara Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Ia menambahkan, rendahnya serapan anggaran membuat simpanan uang daerah di bank terus menumpuk.(aLf/aRSp)
Gen Z Takeaway
Kalau dibaca sekilas, kelihatannya Pemda DKI dan Sumut lagi “parkirin duit” di bank, tapi ternyata konteksnya nggak sesederhana itu. DKI bilang Rp14,6 triliun itu bukan buat ngejar bunga, tapi karena pola belanja daerah memang ngebut di akhir tahun. Sementara Bobby Nasution di Sumut malah ngerasa datanya Kemenkeu terlalu besar, katanya saldo nyata cuma Rp990 miliar dan bisa dicek langsung di Bank Sumut.
Di sisi lain, Menkeu Purbaya ngingetin kalau duit daerah yang kelamaan ngendap bisa bikin ekonomi daerah seret. Jadi intinya, bukan cuma soal angka di rekening, tapi soal gimana cepatnya uang publik bisa “kerja” buat masyarakat.
