Kemenag Sebut Sertifikasi Halal Tak Sekadar Wajib, Tapi Berkah Ekonomi yang Nyata

astakom.com, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal, termasuk bagi produk usaha mikro dan kecil (UMK), bukan sekadar regulasi, tetapi juga pendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.

“Sertifikasi halal yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan, akan berdampak baik pada perekonomian rakyat,” ujar Direktur Jaminan Produk Halal (JPH) Kemenag, Muhammad Fuad Nasar, dikutip astakom.com, Rabu (22/10).

Menurutnya, kebijakan ini menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam mengembangkan kewirausahaan nasional dan memperkuat industri kreatif berbasis ekonomi syariah.

Salah satu langkah nyata yang dijalankan adalah Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Program Sehati ditujukan untuk berbagai jenis usaha seperti rumah makan, kantin, penjual minuman, hingga pedagang hewan sembelihan. Prosedurnya mudah. Pelaku usaha hanya perlu mengajukan sertifikasi halal dan memilih Pendamping Proses Produk Halal (P3H) untuk melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan produk secara mandiri (self declare), tanpa biaya karena disubsidi oleh negara,” jelasnya.

Fuad menegaskan, kewajiban sertifikasi halal yang akan berlaku penuh hingga 17 Oktober 2026 akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk lokal dan memperkuat daya saing pelaku UMK di pasar domestik maupun global.

“Pelaku usaha harus konsisten dalam penggunaan bahan baku dan proses pengolahan. Antara yang dilaporkan dan yang disajikan kepada pembeli harus benar-benar sesuai,” tegasnya.

Bukti Nyata Dampak Sertifikasi Halal Bagi UKM

Fuad mengungkapkan hasil penelitian yang menunjukkan peningkatan pendapatan pelaku usaha setelah memperoleh sertifikat halal. Misalnya, UMKM Waroeng Ayam Jawara di Tasikmalaya yang mengalami lonjakan pendapatan, sementara usaha kuliner di Makassar juga melaporkan kenaikan omzet signifikan setelah bersertifikat halal.

Hal serupa terjadi pada pelaku usaha Tahu Gimbal Pak Edi di Semarang yang mengaku penjualan meningkat tajam setelah mendapat sertifikat halal. Di Pekanbaru, rata-rata omzet UMK bahkan naik hingga 50 persen, sementara di Lampung, program “satu juta sertifikat halal gratis” memberi efek ganda dengan meningkatkan penghasilan Pendamping Proses Produk Halal (P3H).

Selain mendorong pertumbuhan omzet, sertifikasi halal juga membuka lapangan kerja baru. Hal ini tercermin dari data lapangan di Kabupaten Lumajang, dimana sertifikasi halal meningkatkan kredibilitas produk, memperluas peluang pasar, dan menciptakan lebih dari 12.000 lapangan kerja baru, termasuk posisi auditor halal, pendamping proses halal, dan supervisor halal.

Fuad mengakui, pengukuran dampak langsung sertifikasi halal terhadap volume penjualan UMK masih membutuhkan variabel pendukung lain. Namun secara umum, program ini telah memperluas akses pasar bagi produk UMK yang kini dianggap lebih aman, bersih, dan terpercaya.

“Sertifikasi halal bukan hanya memberikan nilai tambah ekonomi, tapi juga menghadirkan nilai keberkahan yang sering kali tidak disadari,” tuturnya.

Kementerian Agama bersama BPJPH berkomitmen untuk terus memperluas cakupan sertifikasi halal nasional sebagai langkah strategis memperkuat ekonomi syariah. “Pertumbuhan industri halal UMK kini menjadi salah satu indikator kemajuan ekonomi syariah nasional,” pungkas Fuad.

Gen Z Takeaway

Program Sehati juga kasih sertifikasi halal gratis yang super gampang—cukup daftar dan pilih pendamping halal, udah! Selain bikin jualan makin laku, program ini juga buka ribuan lapangan kerja baru di bidang halal industry. Jadi ya, halal itu bukan sekadar kewajiban… tapi berkah ekonomi yang nyata.