Niat Baik Prabowo Alihkan Uang Sitaan Korupsi CPO ke LPDP Disambut Hangat MPR
astakom.com, Jakarta – Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengalihkan uang sitaan hasil korupsi ekspor crude palm oil (CPO) senilai Rp13 triliun ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mendapat sambutan hangat dari Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno.
Eddy menilai, langkah tersebut sebagai kebijakan visioner yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul melalui jalur pendidikan. Menurutnya, keputusan itu bukan hanya simbol keadilan, tetapi juga wujud nyata komitmen Prabowo terhadap masa depan generasi muda Indonesia.
“Sehingga kalau memang dana tersebut dialokasikan untuk menambah dana dan anggaran LPDP, tentu kami sangat gembira karena semakin banyak putra-putri terbaik bangsa ini bisa memanfaatkan pendidikan jenjang tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri dengan banyak ketersediaan dana tambahan,” kata Eddy di Jakarta, dikutip astakom.com, Selasa (21/10/2025).
Ia menegaskan bahwa suntikan dana tersebut akan memperluas jangkauan program beasiswa dari dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP, sehingga dapat memberi kesempatan lebih banyak bagi anak bangsa untuk mengenyam pendidikan tinggi yang layak.
“Berarti akan merambah lebih luas lagi, menjangkau lebih luas lagi putra-putri terbaik bangsa untuk bisa mendapatkan pendidikan yang dibiayai oleh negara,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengelola uang sitaan korupsi CPO dari Kejaksaan Agung (Kejagung) senilai Rp13 triliun agar dimanfaatkan sebagai dana pendidikan.
“Mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh jaksa agung, hari ini diserahkan menteri keuangan, mungkin menteri keuangan, mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan ya,” tutur Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).
Selain dana sitaan korupsi CPO, Prabowo juga menyebut bahwa LPDP akan mendapat tambahan dana dari sisa efisiensi anggaran, serta hasil sitaan dari para koruptor lainnya. Ia menilai penguatan LPDP menjadi langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara lain di bidang pendidikan.
Lebih jauh, Prabowo dalam arahannya di Sidang Kabinet Paripurna kemarin juga menyinggung pentingnya Sekolah Unggulan Garuda di sejumlah daerah yang telah dicanangkan pemerintah, guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Langkah pengalihan dana sitaan korupsi ke LPDP ini dinilai banyak pihak sebagai bentuk transformasi keadilan menjadi investasi pendidikan, sebuah gebrakan yang mempertegas arah pemerintahan Prabowo-Gibran dalam membangun bangsa berbasis pengetahuan dan karakter.
