7 Gebrakan Prabowo di Sektor Ekonomi, Sentuh Langsung Kehidupan Rakyat

astakom.com, Jakarta – Pada hari hari ini, Senin 20 Oktober 2025, genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan. Dalam kurun waktu yang singkat itu, sederet gebrakan ekonomi yang digulirkan telah menunjukkan hasil nyata dan berkelanjutan.

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI mencatat, setidaknya ada 7 (tujuh) kebijakan strategis yang menjadi penanda kuat arah ekonomi Prabowo di tahun pertamanya, yang menyentuh langsung pada sendi-sendi kehidupan rakyat Indonesia.

“Pemerintah berfokus pada langkah-langkah strategis yang menyentuh langsung kehidupan rakyat, memperkuat daya beli, membuka lapangan kerja, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global,” tulis Bakom dalam unggahan resminya, dikutip astakom.com, Minggu (19/10).

Berikut tujuh gebrakan ekonomi utama pemerintahan Prabowo selama satu tahun terakhir:

1. Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE)

Sejak Maret 2025, pemerintah menerapkan kebijakan baru terkait devisa hasil ekspor (DHE) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025. Tujuannya adalah meningkatkan cadangan devisa negara melalui optimalisasi hasil ekspor.

Kebijakan ini menargetkan kenaikan devisa hasil ekspor hingga US$ 80 miliar tahun ini, dan meningkat menjadi US$ 100 miliar pada 2026. Hingga Juni 2025, cadangan devisa Indonesia sudah mencapai US$ 152 miliar, menandakan kebijakan ini mulai membuahkan hasil.

2. Tahan Kenaikan PPN Demi Daya Beli Rakyat

Awalnya, sesuai mandat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Namun, setelah menimbang dampaknya terhadap daya beli, Presiden Prabowo memutuskan menahan kenaikan tarif tersebut.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024, tarif PPN untuk barang selain barang mewah tetap 11%, sementara PPN 12% hanya diberlakukan untuk barang mewah. Langkah ini disambut positif masyarakat karena menjaga kestabilan harga kebutuhan sehari-hari.

3. Diskon Pajak untuk Mobil Listrik dan Hybrid

Dalam upaya mendorong transisi menuju kendaraan ramah lingkungan, pemerintah memberikan insentif pajak kendaraan listrik dan hybrid.

Kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 10% diberikan untuk mobil listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40%. Sementara produk dengan TKDN 20–40% mendapatkan PPN DTP 5%, dan PPnBM DTP 3% bagi kendaraan hybrid. Kebijakan ini bukan hanya mempercepat elektrifikasi otomotif, tapi juga menjaga daya beli masyarakat di tengah tren kendaraan hijau.

4. Luncurkan Bank Emas Nasional

Salah satu langkah paling inovatif datang pada 26 Februari 2025, saat Prabowo secara resmi meluncurkan Bank Emas (Bullion Bank) pertama di Indonesia.

Bank ini berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mengelola dan memonetisasi aset emas nasional. Pemerintah memperkirakan kebijakan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 1,6% atau setara Rp 245 triliun, sekaligus membuka 1,8 juta lapangan kerja baru. Selain memperkuat cadangan emas nasional, bank ini juga memberi peluang baru bagi investor dan pelaku UMKM berbasis emas.

5. Penyelamatan Karyawan Sritex

Ketika PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dinyatakan pailit pada Maret 2025, lebih dari 10 ribu buruh tekstil terancam kehilangan pekerjaan. Pemerintah bergerak cepat dengan mengawal pencairan pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong skema penyewaan aset Sritex kepada investor baru agar pabrik tetap beroperasi dan karyawan bisa dipekerjakan kembali. Bahkan, sejumlah UMKM dan industri di Jawa Tengah diminta untuk menyerap tenaga kerja eks-Sritex, sebagai bagian dari strategi penyelamatan sosial dan ekonomi.

6. THR untuk Ojol dan Pekerja Lepas

Dalam kebijakan yang cukup populis, pemerintah mendorong pemberian insentif mirip THR bagi para pekerja lepas, khususnya driver ojek online (ojol).

Lewat Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah melakukan pendekatan kepada aplikator agar memberikan THR sukarela kepada lebih dari 4 juta pengemudi ojol di seluruh Indonesia. Langkah ini menjadi simbol pengakuan terhadap kontribusi besar para pekerja digital dalam roda ekonomi nasional.

7. Efisiensi Anggaran Rp 306,9 Triliun

Langkah penghematan besar dilakukan sejak awal tahun lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang menekankan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengawasan ketat dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan BPKP. Hasilnya, Rp 306,9 triliun berhasil dihemat. Dana efisiensi itu kemudian diarahkan untuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas nasional, dan program swasembada pangan serta energi.

Setahun Pemerintahan Prabowo Fokus pada Kedaulatan dan Kemandirian Ekonomi

Tujuh kebijakan tersebut menunjukkan arah ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada kemandirian ekonomi nasional, pemberdayaan rakyat, dan ketahanan fiskal.

Langkah-langkah itu menandai pergeseran paradigma, dari ekonomi berbasis konsumsi menuju ekonomi produktif yang bertumpu pada kekuatan domestik.

Dengan berbagai kebijakan strategis tersebut, pemerintahan Prabowo menegaskan komitmennya untuk “menyentuh langsung kehidupan rakyat”, menjaga stabilitas ekonomi, dan mempersiapkan Indonesia menuju era kemandirian ekonomi baru.

Gen Z Takeaway

Satu tahun Prabowo ngegas di kursi RI-1, dan hasilnya bukan cuma wacana di timeline! Dari nahan kenaikan PPN biar harga nggak makin nyakitin dompet, kasih THR buat ojol dan pekerja lepas, sampai bikin Bank Emas Nasional (yep, bank beneran buat emas), semua langkahnya nunjukin vibe “Indonesia bisa mandiri tanpa drama”. Pemerintah juga efisienin anggaran sampai ratusan triliun dan dorong ekonomi hijau lewat insentif mobil listrik.

Intinya, tahun pertama Prabowo tuh kayak soft launch menuju Indonesia yang lebih tahan banting dan produktif. Dari devisa sampai daya beli rakyat, semua digas bareng buat kedaulatan ekonomi nasional.