Rp1,7 Triliun Hasil Korupsi Kembali ke Negara dan 43 Kasus Terungkap
astakom.com, Jakarta – Selama setahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, aparat penegak hukum berhasil mengembalikan uang negara Rp1,7 triliun dari para terpidana kasus korupsi.EDISI LIPUTAN 1 TAHUN PRESIDEN PRABOWO
"Nilai tersebut berasal dari rampasan hasil korupsi, lelang barang rampasan, dan penguasaan kembali kawasan hutan," dikutip dari laporan 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dikeluarkan NEXT Indonesia Research & Publications, Sabtu (18/10).
Kabar Buruk untuk Koruptor
NEXT Indonesia juga mencatat selama setahun pemerintahan berjalan, Prabowo gencar memburu koruptor. Tercatat ada 43 kasus korupsi ditangani Kejaksaan Agung dan KPK."Dari pemberantasan korupsi ini Kabinet Merah Putih dalam setahun terakhir mampu menekan kerugian negara hingga Rp320,4 triliun," demikian catatan NEXT Indonesia.
Kasus terbesar yang berhasil diungkap aparat penegak hukum adalah korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan kelompok usaha PT Pertamina (Persero). Nilai kerugian dari kasus yang terjadi pada periode 2018-2023 ini sebanyak Rp285 triliun.
Komitmen Prabowo Menegakkan Hukum
Dalam berbagai kesempatan, Prabowo kerap menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi di Indonesia. Salah satunya pada momen dialog bersama Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, pada ajang Forbes Global CEO Conference 2025 yang berlangsung di Hotel The St Regis, Jakarta, Rabu (15/10).Prabowo menyebut bahwa korupsi merupakan “penyakit berbahaya” yang dapat menghancurkan negara jika tidak ditangani dengan tegas.
"Menurut saya, korupsi adalah penyakit. Ketika sudah mencapai stadium 4 seperti kanker, akan sangat sulit disembuhkan. Dalam sejarah, korupsi bisa menghancurkan negara, bangsa, dan rezim. Jadi, ya, saya bertekad untuk memberantas korupsi," ujar Prabowo.
Gen Z Takeaway
Gerak antikorupsi di era Prabowo mulai terasa bukan sekadar simbolik, tapi sistemik. Dalam setahun, Rp1,7 triliun uang negara berhasil kembali dan 43 kasus korupsi ditangani. Sebuah angka yang memberi sinyal bahwa hukum mulai bergerak ke arah efektivitas, bukan sekadar retorika.Buat Gen Z yang kritis soal transparansi, langkah ini menarik karena menunjukkan bagaimana politik bisa bersinergi dengan penegakan hukum tanpa kehilangan integritasnya. Kalau konsistensi ini dijaga, maka “bersih dan berdaulat” bukan lagi tagline, tapi realitas yang bisa diukur.
Diperbarui 17.35 WIB (18/10/2025)
