Setahun Kepemimpinan Prabowo: ‘Reset Besar’ Tata Kelola Energi Nasional

EDISI LIPUTAN 1 TAHUN PRESIDEN PRABOWO

astakom.com, Jakarta – Menjelang setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah pembangunan nasional, khususnya di sektor tambang dan energi nasional mulai menunjukkan perubahan besar.

Di tengah guncangan geopolitik dan ketegangan pasar global, pemerintahan yang dipimpin Prabowo justru memilih jalur berani, dengan menata ulang sektor tambang dan energi nasional dari akar hingga ke puncaknya.

Di bawah kepemimpinan Prabowo, tata kelola sumber daya alam kini bergerak dari yang sekadar eksploitasi menjadi pengelolaan yang berdaulat dan berpihak pada rakyat.

Izin-izin tambang yang selama ini menjadi sumber kekacauan ditertibkan, perusahaan yang tak taat aturan ditegur, dan kekuatan rente yang dulu tak tersentuh mulai kehilangan pijakan.

Pemerintah serius mewujudkan cita-cita lama yang tertuang dalam konstitusi, bahwa kekayaan alam Indonesia tidak boleh lagi menguap ke luar negeri, tapi kembali menghidupi rakyatnya sendiri.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul menilai langkah yang diambil Presiden Prabowo sebagai bentuk “reset” total terhadap sistem ekonomi dan politik yang selama ini mengakar.

“Prabowo sedang melakukan overhaul besar-besaran. Ia menghitung ulang kekayaan sumber daya dan menata kembali siapa yang berhak mengelola,” kata Adib dalam sebuah diskusi publik, dikutip astakom.com, Jumat (17/10/2025).

Menurutnya, banyak proyek energi kini sedang dievaluasi kembali agar tidak menjadi ladang permainan para makelar energi yang selama ini menguasai rantai bisnis migas dan pertambangan di Indonesia.

“Selama para makelar itu masih kuat, siapa pun menterinya akan sulit membawa perubahan. Karena itu, langkah penertiban dari presiden harus kita dukung,” ujarnya.

Penertiban Izin Tambang

Adib juga mengapresiasi langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di era pemerintahan Presiden Prabowo yang aktif melakukan pencabutan dan pengembalian izin tambang dalam setahun terakhir.

“Masalahnya bukan pada kurangnya aturan, tetapi lemahnya penegakan. Jadi, langkah pemerintah menertibkan izin dan memastikan pembangunan smelter adalah hal yang tepat,” kata dia.

Ia mencontohkan kasus tambang di Raja Ampat sebagai pelajaran penting agar izin usaha tidak lagi diberikan secara sembarangan. Kala itu, Presiden Prabowo mengintruksikan langsung penutupan empat entitas tambang di pulau berjuluk “Sepenggal Surga” tersebut.

Adib menekankan, bahwa sistem perizinan yang bersih dan transparan menjadi pondasi utama dalam menata kembali tata kelola sumber daya alam.

Tantangan Narasi Negatif dan Disinformasi Publik

Lebih lanjut, Adib juga menyoroti maraknya narasi negatif di media sosial yang dapat menyesatkan publik.

“Potongan video atau pernyataan dipelintir, lalu menciptakan diksi yang salah di publik. Padahal, kebijakan belum tentu seburuk yang dibayangkan,” ujarnya.

Menurutnya, transparansi dan komunikasi publik yang kuat diperlukan agar masyarakat memahami konteks kebijakan pemerintah secara utuh.

“Tambang boleh dilakukan, asal diatur ketat dan hasilnya kembali untuk rakyat. Kalau semua diatur dengan benar, maka tidak ada yang salah dari tambang,” pungkas Adib.

Langkah Nyata Hilirisasi dan Kemandirian Energi

Sementara itu, pengamat energi dari Gerilya Institute, Subhkan Agung Sulistio menilai, kebijakan hilirisasi tambang dan pembangunan enam smelter timah senilai Rp 7 triliun menjadi bukti nyata bahwa pemerintah mulai serius membangun kedaulatan sumber daya alam.

“Kalau bahan mentah kita olah sendiri, nilai tambahnya jauh lebih besar. Pajaknya kembali ke negara, bukan ke perusahaan asing,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut harus diimbangi dengan pengawasan ketat terhadap praktik rente dan monopoli di sektor tambang.

“Kita harus pastikan pendapatan negara dari tambang betul-betul masuk kas negara, bukan bocor di tengah jalan. Untuk itu, dibutuhkan audit independen dan sistem pengawasan berbasis teknologi,” katanya.

Gen Z Takeaway

Setahun bareng Prabowo yang mimpin negeri ini, vibe-nya tuh reset total! Pemerintah lagi ngegas bersih-bersih sektor tambang dan energi biar nggak dikuasai makelar atau pemain lama. Izin-izin tambang asal-asalan ditertibin, smelter dibangun biar bahan mentah bisa diolah di dalam negeri, dan hasilnya balik buat rakyat — bukan ke luar negeri.

Tapi, ya… tantangannya nggak kecil. Di era media sosial yang gampang banget muterbalikkan narasi, kebijakan pemerintah sering dipelintir seolah negatif. Jadi, tugas kita juga nih buat melek konteks, biar nggak gampang termakan potongan video yang misleading.

Diperbarui 17.19 WIB (17/10/2025)