Ombudsman RI Soroti Pentingnya Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor dalam Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
astakom.com, Jakarta – Anggota Ombudsman RI Hery Susanto, menegaskan pentingnya koordinasi lintas lembaga dan kolaborasi multipihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam isu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK).
Hal tersebut disampaikan Hery dalam Diskusi Publik bertajuk “Optimalisasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045” yang digelar oleh Dialogia Community bekerjasama dengan Kaukus Muda Perempuan NU di Kampus FEB UIN Syarif Hidyatullah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (15/10/2025).
“Ombudsman RI hadir untuk memastikan pelayanan publik yang prima bagi seluruh masyarakat. Jangan sampai kita bekerja sendiri-sendiri dan acuh terhadap tugas serta fungsi masing-masing lembaga. Tidak boleh ada ego sektoral jika ingin mewujudkan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat Indonesia,” ujar Hery.
Menurut Hery, sinergi antara penyelenggara layanan publik dan masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
Metode Epta-Helix Dalam Pengawasan Pelayanan Publik
Ia menekankan pentingnya penerapan metode Epta-Helix dalam pengawasan pelayanan publik, yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, parlemen, media, masyarakat secara umum dan Ombudsman RI agar pengawasan berjalan menyeluruh dan berkelanjutan.
Diskusi publik tersebut juga menghadirkan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nurgriyanto. Dalam paparannya, Eko menjelaskan bahwa transformasi kelembagaan BPJS-TK menjadi badan publik menandai komitmen negara untuk hadir dalam perlindungan sosial tenaga kerja.
“Jika dulu berbentuk perseroan yang berorientasi laba, kini BPJS Ketenagakerjaan menjadi badan publik yang memastikan negara hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.
Masih Rendahnya Tingkat Kepesertaan BPJS-TK
Eko juga menyoroti masih rendahnya tingkat kepesertaan BPJS-TK pekerja di Indonesia. Dari sekitar total 140 juta pekerja, baru 42 juta yang telah terlindungi BPJS-TK, mayoritas merupakan pekerja formal.
“Tantangan kita adalah memastikan seluruh pekerja terlindungi, termasuk pekerja informal yang saat ini baru mencapai 11,5%. Pada 2045, kami menargetkan 99,5% pekerja terlindungi jaminan sosial,” jelasnya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Ibnu Qizam menilai literasi jaminan sosial masih menjadi tantangan besar. Banyak masyarakat, terutama mahasiswa dan calon tenaga kerja, yang belum memahami pentingnya perlindungan sebelum risiko kerja terjadi.
Oleh karena itu, kampus dinilai perlu berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kolaborasi sebagai Pelayanan Publik yang Inklusif dan Adil
Hery menutup paparannya dengan menekankan pentingnya kolaborasi semua unsur bangsa untuk mencapai pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. “Koordinasi, kolaborasi, dan pengawasan partisipatif adalah kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya
Hadir juga dalam kegiatan tersebut Dewan Pakar Hukum Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial DPP KSPSI AGN Subiyanto, Direktur Pusat Studi Ekonomi Pembangunan dan Kebijakan Publik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Rizqon Halal Syah Aji, dan Kepala Pusat Karier UIN Syarif Hidayatullah Jakarta M. Kholis Hamdy.
Gen Z Takeaway
Diskusi soal optimalisasi BPJS Ketenagakerjaan ini ngingetin kita kalau pelayanan publik yang baik tuh nggak bisa jalan kalau masih ego sektoral. Kolaborasi lintas lembaga, dari pemerintah sampai kampus, jadi kunci buat ningkatin literasi dan partisipasi jaminan sosial, apalagi buat pekerja informal yang masih banyak belum terlindungi. Visi Indonesia Emas 2045 nggak cuma soal ekonomi maju, tapi juga soal negara yang hadir dan adil dalam ngelindungi warganya lewat sistem jaminan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.
