Jelang Setahun Pemerintahan Prabowo, Gus Ipul Ungkap 9 Arah Kebijakan Strategis Kemensos
astakom.com, Jakarta — Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf membeberkan sembilan arah kebijakan strategis Kementerian Sosial (Kemensos).
Sembilan kebijakan tersebut menjadi panduan utama dalam pematangan dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kemensos di bawah kepemimpinan pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.
“Sembilan ini disusun di awal-awal saya dilantik waktu itu dan saya minta ini ditindaklanjuti. Saya ingin ini teman-teman, sekretaris, Dirjen semua berperan,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, dikutip astakom.com, Jumat (10/10).
“Saya minta ini jadi pedoman dalam rangka untuk membuat laporan satu tahun kementerian sosial di bawah (kepemimpinan) Presiden Prabowo,” imbuhnya.
9 Arah Kebijakan Kemensos
1. Penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)Gus Ipul menegaskan bahwa kebijakan pertama adalah memperkuat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis akurasi kebijakan sosial. Menurutnya, data yang kuat menjadi fondasi untuk memastikan setiap program tepat sasaran.
2. Kolaborasi Program dengan Pemda
Kebijakan kedua menekankan pentingnya kolaborasi dan integrasi program bersama pemerintah daerah, agar pelaksanaan kebijakan sosial di lapangan lebih efektif, efisien, dan saling mendukung.
3. Pengembangan Care Economy dan Pelibatan Anak Muda
Kebijakan ketiga difokuskan pada pengembangan care economy dengan melibatkan caregiver terlatih dari kalangan muda. Gus Ipul menilai, pelibatan generasi muda ini dapat membuka peluang kerja baru sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan perawatan keluarga rentan dan lansia.
“Prakteknya sederhana anak-anak itu diajari untuk menjadi pendamping dengan memiliki keterampilan, karena ternyata banyak keluarga yang memiliki orang tua, anaknya tidak punya kesempatan memberikan perhatian dan perawatan. Maka bagi anak-anak yang terlatih ini ada kemungkinan pekerjaan baru,” jelasnya.
4. Perluasan Kerja Sama dengan Swasta, BUMN, dan Filantropi
Gus Ipul juga mendorong kerja sama lintas sektor dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk dengan pihak swasta, BUMN, dan lembaga filantropi.
“Nah ini yang mencoba menerjemahkan Dirjen Pemberdayaan Sosial sudah mulai. Ingat ya saya ingin skalanya diperluas itu,” tegasnya.
5. Peningkatan Kompetensi Pilar Sosial dan ASN PPPK
Kebijakan kelima berfokus pada peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pilar-pilar sosial, terutama bagi ASN yang telah diangkat melalui jalur PPPK.
“PPPK sudah diangkat tinggal sekarang bagaimana kapasitasnya ditingkatkan. Kemudian pola kerjanya dipertajam,” ujarnya.
6. Penjaminan Tepat Sasaran Bantuan Sosial
Arahan keenam menyoroti pentingnya penjaminan bantuan sosial agar tepat sasaran, disertai penguatan peran Kartu Kesejahteraan dan peningkatan fungsi unit layanan sosial seperti Puskesos, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta unit layanan di lingkungan Kemensos sebagai center of excellence.
7. Integrasi Pemberdayaan KPM Lintas Kementerian/Lembaga
Kebijakan ketujuh menekankan integrasi pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lintas kementerian dan lembaga.
“Maka itu saya minta per-tahun 2026, sudah tidak ada lagi kerja sendiri-sendiri,” tegas Gus Ipul.
8. Penguatan Unit Layanan Sosial Daerah
Selain memperkuat program pusat, Gus Ipul juga mendorong unit layanan sosial daerah untuk menjadi pusat inovasi pelayanan masyarakat yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
9. Sekolah Rakyat untuk Fakir Miskin
Kebijakan terakhir adalah penyediaan layanan pendidikan bagi fakir miskin melalui program Sekolah Rakyat. Program ini menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam membuka akses pendidikan bagi kelompok miskin dan rentan.
Melalui sembilan arah kebijakan tersebut, Gus Ipul menegaskan bahwa Kementerian Sosial siap menuntaskan satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan sumber daya sosial nasional.
