Bapanas Pastikan Kebijakan Beras Pemerintah Berpihak ke Petani

astakom.com, Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan bahwa upaya pemerintah bersama Perum Bulog dalam pengadaan setara beras dari produksi dalam negeri semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa menyampaikan, bahwa Bulog tidak menyerap seluruh hasil panen nasional, melainkan menargetkan 3 juta ton dari total produksi beras yang diperkirakan mencapai 33 juta ton per tahun, sehingg produksi beras saat surplus hingga 5 juta ton.

“Saya kira kondisinya ada surplus 5 juta ton produksi versus konsumsi beras Januari sampai September, sementara Bulog sampai hari ini mengambil 2,8 juta ton, jadi masih ada 2,1 juta ton lebih di masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers, dikutip astakom.com, Rabu (27/8).

Ia menambahkan, penyerapan beras Bulog tidak menimbulkan paradoks persaingan dengan penggilingan padi. “Artinya secara prinsip itu tidak menjadi alasan terjadi paradoks persaingan dengan para penggilingan padi. Bulog pun melakukan kolaborasi dengan melakukan maklun bersama penggilingan padi,” sambungnya.

Stok Bulog Hampir Capai Target

Hingga 26 Agustus 2025, realisasi pengadaan beras dalam negeri sudah mencapai 2,87 juta ton atau 95,94 persen dari target 3 juta ton. Dengan capaian ini, total stok beras bulog berada di angka 3,93 juta ton.

Sementara penyaluran beras ke masyarakat telah menembus 675,7 ribu ton melalui berbagai program, seperti bantuan pangan beras, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan bencana, serta penyaluran dalam kondisi darurat.

“Sisa target serapan sekitar 200 ribu ton ke depannya tidak akan terlalu banyak mempengaruhi pasar gabah di panen gadu nanti. Bulog mesti fokus menyelesaikan target serapan 3 juta ton terlebih dahulu. Apalagi ada tujuan mulia yang diemban Bulog yaitu menjaga agar harga petani tidak jatuh telah jauh,” jelas Ketut.

Pemerintah Naikkan HPP untuk Lindungi Petani

Lebih lanjut, Deputi Ketut menegaskan bahwa pemerintah juga menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram. Selain itu, tahun ini untuk pertama kalinya diterapkan kebijakan penyerapan GKP tanpa rafaksi atau any quality.

“GKP-nya sudah dinaikkan dari Rp6.000 ke Rp6.500 dalam rangka memperkuat dan menyamankan petani. Beberapa asosiasi relatif sudah bisa menerima, sehingga mereka nyaman. Dan ada keputusan berikutnya yang memutuskan any quality. Ini menjadi terobosan supaya petani tak kesulitan menjual panennya ke Bulog,” terang Ketut.

Meski demikian, Ketut mengingatkan pentingnya pembinaan agar petani tidak panen lebih cepat dari waktu ideal. Namun di sisi lain, pemerintah juga terus mengupayakan agar jangan sampai petani mengalami kesulitan dalam menjual hasil penen mereka.

“Intinya pemerintah berupaya membuat kebijakan di tengah-tengah, sehingga harga konsumen tidak terlalu tinggi, petani pun nyaman dalam aktifitas produksinya,” lanjutnya.

Gen Z Takeaway

Bulog lagi fokus ngejar target serapan 3 juta ton beras biar stok aman dan harga petani tetap cuan. Pemerintah udah naikin harga gabah ke Rp6.500/kg plus kasih kebijakan any quality biar petani gampang jual panen. Intinya, game plan-nya simple: petani happy, harga stabil, rakyat tetap bisa makan nasi tanpa drama.