Prabowo Jadi Presiden Paling Berani Tegakkan Ekonomi Kerakyatan

astakom.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan memuji keberanian Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan prinsip ekonomi kerakyatan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang bermuara pada kepentingan rakyat.

Prinsip-prinsip tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menjadi dasar konstitusional negara. Menurut Zulhas, Prabowo menjadi presiden Indonesia pertama yang berani memegang teguh prinsip tersebut dalam menjalankan pemerintahannya.

“Prabowo satu-satunya Presiden yang berani menerapkan Pasal 33 undang-undang dasar pemberdayaan gotong royong Ekonomi Pancasila,” kata Zulhas dalam pidatonya di acara PAN Awards 2025, sekaligus HUT ke-27 PAN di The Dome Senayan Park, Jakarta, Minggu (24/8), dikutip astakom.com.

Zulhas lantas menyebut berbagai program-program pemerintah yang berujung mendorong pemberdayaan masyarakat dan kedaulatan bangsa. Salah satunya, kata dia, pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang disebutnya akan memperkuat negara.

Menurut Zulhas, Danantara membuat perputaran uang di bank negara menjadi lebih tersebar ke masyarakat dengan membuka hilirisasi. Hal ini mematahkan pola lama, dimana menurut Zulhas, bank-Bank Himbara hanya mendanai dua hingga tiga perusahaan saja.

“Danantara harus kuat, kenapa? Karena itu perbankan Himbara 28 tahun ribuan triliun berputar-putar kepada 2-3 perusahaan yg dimiliki 10-20 orang saja. Rakyat gimana?,” Ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) tersebut.

Terkait program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) merah putih yang baru disahkan pada bulan lalu, Zulhas lagi-lagi memuji keberanian Prabowo. Menurutnya, program tersebut menjadi bukti Prabowo dalam menjalankan mandat Pasal 33 UUD 1945, dengan mengesahkan progam

Kopdes Merah-Putih disebut Zulhas, menjadi simbol ekonomi kerakyatan. Pasalnya, sektor-sektor ekonomi di desa kini tak hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar yang selama ini lebih nyaman menguasai pasar domestik, ketimbang melakukan ekspansi ke Luar negeri.

“Jika dapat konsensi minta monopoli. Mulai dari tanah, tanamannya mereka, kolamnya juga dia, pabriknya mereka, hilirisasinya mereka sampai ke kampung-kampung mereka yang urus,” ujar Zulhas.