DPR Desak Operasi Pasar Masif Demi Stabilkan Harga Beras
astakom, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Sarifah Suraidah Harum meminta pemerintah untuk segera menggelar operasi pasar secara masif demi menekan lonjakan harga beras dan menjamin keterjangkauan bagi masyarakat.
“Kebijakan operasi pasar bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi hak rakyat atas pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau,” tegas Sarifah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, dikutip astakom.com, Kamis (7/8).
Menurutnya, pemerintah harus bergerak cepat dan antisipatif agar tidak terjadi gejolak harga, yang salah satunya disebabkan oleh isu beras premium tak sesuai mutu alias beras oplosan.
Ia pun memperingatkan potensi krisis pasokan yang bisa memicu lonjakan harga, apalagi menjelang momentum penting seperti Hari Kemerdekaan RI.
“Jangan sampai masyarakat kita semakin resah. Setelah ada kasus beras oplosan, jangan sampai muncul gejolak kelangkaan stok beras di pasaran yang bisa mengakibatkan lonjakan harga beras. Ini sangat mengkhawatirkan publik. Pemerintah perlu segera mengambil langkah cepat,” ujarnya.
Sarifah menekankan bahwa intervensi pasar harus dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran untuk menjamin stabilitas harga dan pasokan. Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat dalam pendistribusian agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pengoplosan ulang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Langkah antisipatif dari pengambil kebijakan sektor pangan nasional sangat penting di tengah tingginya dinamika pasokan dan permintaan beras,” kata Sarifah.
Sebagai bagian dari solusi, Komisi VI DPR RI mendorong Perum Bulog untuk segera mengguyur pasar dengan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Namun, distribusi ini harus didampingi dengan sistem pengawasan yang ketat, terutama di wilayah-wilayah rentan.
Selain itu, Sarifah meminta percepatan distribusi hingga ke wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Ia mendorong adanya kolaborasi lintas BUMN strategis seperti PT Pos Indonesia, Pupuk Indonesia, ID Food, dan PTPN III, serta keterlibatan penuh dari kementerian dan lembaga terkait.
“Kesuksesan pelaksanaan kebijakan operasi pasar beras akan menjadi bagian penting dari sinergi kebijakan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.
