astakom, Padang – Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji sangat penting demi kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447H/2026 M.
Hal itu disampaikannya saat memberikan Kuliah Umum bertema ‘Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Kontribusi Perguruan Tinggi’ di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Selasa (22/7).
“BP Haji terus mendorong pengesahan RUU Haji sehingga bisa melanjutkan proses persiapan penyelenggaraan haji 1447H/2026 M sesuai schedule dari pemerintah Arab Saudi, yaitu pada Agustus sudah mulai berkontrak,” ujar pria yang akrab disapa Gus Irfan tersebut, dikutip astakom.com, Rabu (23/7).
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan jadwal baru penyelenggaraan haji, dan meminta semua negara, termasuk Indonesia, untuk mengikuti tahapan teknis yang telah ditentukan.
“BP Haji terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk membahas persiapan haji 2026, dengan menyesuaikan kebijakan baru hingga timeline teknis yang harus dipatuhi bersama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menghindari kendala dan menyempurnakan pelayanan haji tahun depan,” tegasnya.
Menurut Gus Irfan, pengesahan RUU Haji juga menjadi bagian dari transformasi besar dalam tata kelola haji nasional. Penyelenggaraan oleh BP Haji disebut sebagai langkah strategis untuk memperbaiki mutu pelayanan jemaah haji Indonesia.
Selain pemerintah, Gus Irfan menekankan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan haji. Akademisi dinilai memiliki peran vital dalam riset, edukasi, hingga pengembangan inovasi berbasis kebutuhan jemaah.
“Besar harapan kami ada peran dan kontribusi perguruan tinggi dalam ikut menyukseskan layanan penyelenggaraan ibadah haji yang akan mulai diselenggarakan oleh BP Haji pada tahun 2026,” katanya.
Ia pun mencontohkan kolaborasi yang pernah dijalin dengan IPB dalam penguatan aspek ekonomi haji, dan membuka peluang kerja sama serupa dengan UNP. Salah satu gagasannya adalah promosi kuliner khas Indonesia di Arab Saudi.
“Hal tersebut bisa kita lakukan dengan UNP, bagaimana mendorong UMKM terutama dari segi kuliner. Cita rasa rendang bisa masuk ke Saudi. Karena selama ini yang dirasakan jemaah lauk rendang tapi rasa kari,” tutup Gus Irfan.
