astakom, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan kesiapan penuh untuk menghadapi potensi dampak konflik Iran-Israel yang bisa merembet ke dalam negeri.
Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Romo Muhammad Syafi’i menyatakan bahwa konflik internasional tersebut bisa memicu polarisasi sosial dan keagamaan di Indonesia jika tidak diantisipasi sejak dini.
Pernyataan itu disampaikan Romo Syafi’i dalam rapat koordinasi antar Kementerian dan Lembaga (K/L) yang digelar di Ruang Nakula, Gedung A Kemenko Polhukam, Kamis (26/6).
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto terkait strategi nasional dalam merespons konflik Timur Tengah yang semakin memanas.
“Isu ini sudah mengarah ke isu agama, dan sasarannya adalah ormas keagamaan, tokoh agama, serta pemuda. Maka Kemenag harus mengambil peran,” ujar Romo Syafi’i, dikutip astakom.com, Kamis (26/6).
“Kami siap menyiapkan langkah-langkah strategis sesuai tugas dan fungsi kami,” imbuhnya menegaskan.
Ia menilai, konflik Iran-Israel bukan sekadar isu geopolitik, melainkan bisa memicu keresahan dalam negeri jika dibaca dalam narasi sektarian.
Oleh karena itu, Kemenag akan memainkan peran aktif dalam pencegahan radikalisme dan penyebaran paham ekstrem yang berpotensi tumbuh dalam kondisi penuh tensi seperti sekarang.
“Masalah ini bisa membangkitkan kelompok-kelompok radikal jika tidak ditangani dengan pendekatan yang tepat. Karena itu, penanganan terhadap radikalisme dan terorisme harus dilakukan secara lembut,” jelasnya.
Romo Syafi’i menekankan pentingnya strategi deradikalisasi berbasis pendekatan dialogis dan merangkul, bukan konfrontatif.
Menurutnya, penguatan moderasi beragama menjadi kunci untuk menjaga harmoni sosial dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia.
“Kita perlu hadir untuk mengakomodasi umat dan mendorong narasi kebangsaan yang damai dan inklusif, termasuk di ruang-ruang digital,” tambahnya.
Adapun rapat koordinasi tersebut dipimpin Wakil Menko Polhukam, Lodewijk Freidrich Paulus, dan dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga strategis, seperti Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan, Kemenag, Kemensos, Kemendikstetek, Kemenkomdig, BIN, BNPT, BSSN, KSP, Kantor Komunikasi Kepresidenan, Mabes TNI, dan Mabes Polri.
