astakom, Jakarta — Pemerintah menegaskan arah kebijakan fiskal 2026 akan difokuskan untuk mewujudkan kedaulatan nasional di bidang pangan, energi, dan ekonomi sebagai respons terhadap perubahan global yang semakin tidak menentu.
Hal ini ditegaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (20/5).
“Kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi dalam rangka menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera,” tegas Sri Mulyani.
Menurut Menkeu, arah kebijakan tersebut diambil karena pemerintah melihat adanya perubahan mendasar dalam tatanan global.
Ia menjelaskan, bahwa globalisasi dan kerja sama antarnegara yang selama ini menjadi fondasi stabilitas dunia kini telah berubah menjadi fragmentasi dan kompetisi ketat di segala bidang.
“Proteksionisme dan orientasi inward looking serta prinsip my country first telah mengancam dan menghancurkan kerja sama bilateral dan multilateral,” jelasnya.
Menghadapi tekanan global yang semakin tinggi, kebijakan fiskal 2026 akan difokuskan pada instrumen yang mampu menahan gejolak dan mendorong ketahanan ekonomi jangka panjang.
Pemerintah akan memberikan insentif fiskal secara terarah, selektif, dan terukur untuk sektor-sektor strategis yang mendukung transformasi ekonomi.
Selain itu, belanja negara dirancang agar lebih produktif dan efisien, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Penguatan kualitas belanja dilakukan dengan melanjutkan efisiensi belanja operasional dan rekonstruksi belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” ujar Sri Mulyani.
Dalam rancangan fiskal 2026, pendapatan negara diproyeksikan mencapai 11,71 – 12,22 persen dari PDB, sementara belanja negara dipatok sebesar 14,19 – 14,75 persen dari PDB. Defisit fiskal juga dijaga pada kisaran 2,48 – 2,53 persen dari PDB.
