Minggu, 12 Okt 2025
Minggu, 12 Oktober 2025

APBN 2026 Fokus Wujudkan Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi Nasional

astakom, Jakarta — Pemerintah menegaskan arah Kebijakan Fiskal 2026 akan difokuskan untuk mewujudkan kedaulatan nasional di bidang pangan, energi, dan ekonomi sebagai respons terhadap perubahan global yang semakin tidak menentu.

Hal ini ditegaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (20/5).

“Kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan, energi, dan ekonomi dalam rangka menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera,” tegas Sri Mulyani.

Menurut Menkeu, arah kebijakan tersebut diambil karena pemerintah melihat adanya perubahan mendasar dalam tatanan global.

Ia menjelaskan, bahwa globalisasi dan Kerja Sama antarnegara yang selama ini menjadi fondasi stabilitas dunia kini telah berubah menjadi fragmentasi dan kompetisi ketat di segala bidang.

“Proteksionisme dan orientasi inward looking serta prinsip my country first telah mengancam dan menghancurkan kerja sama bilateral dan multilateral,” jelasnya.

Menghadapi tekanan global yang semakin tinggi, kebijakan fiskal 2026 akan difokuskan pada instrumen yang mampu menahan gejolak dan mendorong ketahanan ekonomi jangka panjang.

Pemerintah akan memberikan insentif fiskal secara terarah, selektif, dan terukur untuk sektor-sektor strategis yang mendukung transformasi ekonomi.

Selain itu, Belanja Negara dirancang agar lebih produktif dan efisien, dengan fokus pada peningkatan Kesejahteraan Rakyat.

“Penguatan kualitas belanja dilakukan dengan melanjutkan efisiensi belanja operasional dan rekonstruksi belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” ujar Sri Mulyani.

Dalam rancangan fiskal 2026, Pendapatan Negara diproyeksikan mencapai 11,71 – 12,22 persen dari PDB, sementara belanja negara dipatok sebesar 14,19 – 14,75 persen dari PDB. Defisit fiskal juga dijaga pada kisaran 2,48 – 2,53 persen dari PDB.

Ikuti perkembangan berita terkini ASTAKOM di GOOGLE NEWS

Feed Update

Mandatori B50 di 2026: Sawit Naik Kelas, Solar Impor Minggir!

astakom.com, Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mencapai kedaulatan energi nasional dengan menghentikan impor solar mulai tahun 2026, seiring dengan penerapan mandatori bahan bakar...

Jelang Setahun Pemerintahan Prabowo, Gus Ipul Ungkap 9 Arah Kebijakan Strategis Kemensos

astakom.com, Jakarta — Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf membeberkan sembilan arah kebijakan strategis Kementerian Sosial (Kemensos). Sembilan kebijakan...

Munas PIRA di Jakarta Jadi Momentum Besar Konsolidasi Perempuan Gerindra

astakom.com, Jakarta – Perempuan Indonesia Raya (PIRA), organisasi sayap Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), menggelar Musyawarah Nasional (Munas) 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta, pada...

Target Swasembada Dipercepat, Mentan Andi Amran Sebut Indonesia Tak Perlu Impor Beras Lagi

astakom, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa Indonesia akan segera mencapai swasembada beras lebih cepat dari target awal. Kepastian ini...

Gus Ipul Tegaskan Sekolah Garuda Jadi Jembatan Siswa Berprestasi Masuk Kampus Top Dunia

astakom.com, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan peluncuran Sekolah Garuda merupakan langkah nyata Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas sumber...

BPJPH: Kuliner Halal Adalah Kekuatan Budaya dan Citra Bangsa di Mata Dunia

astakom.com, Jakarta – Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI, Muhammad Aqil Irham menegaskan bahwa kuliner halal tidak sekadar menjadi bentuk kepatuhan...

Viral