Indonesia Dorong Deregulasi untuk Hadapi Tekanan Tarif AS
Astakom, Jakarta– Pemerintah Indonesia secara resmi menanggapi kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat terhadap produk asal Indonesia yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump. Dalam langkah strategis nasional, Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Kabinet Merah Putih untuk mempercepat reformasi struktural dan deregulasi, khususnya dalam menghadapi tekanan tarif dan hambatan perdagangan non-tarif (Non-Tariff Barrier).
"Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis & perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier. Hal ini juga sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," demikian pernyataan resmi pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri yang diterima Astakom pada hari Jumat (4/4).
Langkah ini muncul menyusul keputusan Trump yang secara sepihak mengenakan tarif sebesar 32% terhadap barang-barang asal Indonesia. AS menilai Indonesia masih mengenakan bea masuk hingga 64% terhadap produk Amerika, dan menjadikannya sebagai dasar tarif balasan.
Indonesia segera mengirimkan delegasi untuk melakukan negosiasi dagang serta menyampaikan posisi resmi terhadap kebijakan tersebut, dengan fokus pada laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 dari Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR).
"Langkah kebijakan strategis lainnya akan ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas," tulis Kemlu dalam keterangannya, Kamis (3/04).
Kebijakan tarif yang diumumkan Trump terhadap Indonesia bukanlah insiden tunggal. Ini merupakan bagian dari gelombang tarif agresif yang telah dikenakan AS ke berbagai negara dalam beberapa bulan terakhir. Di bawah retorika "America First”, Trump terus menggerakkan tarif sebagai alat tekanan ekonomi dan politik.
Pada Minggu (30/3), Trump mengancam akan menjatuhkan tarif sekunder terhadap negara-negara yang tetap membeli minyak dari Rusia jika Presiden Vladimir Putin menolak gencatan senjata dengan Ukraina. Pernyataan ini memicu gejolak di pasar saham Asia dan Eropa pada hari berikutnya, menandakan efek domino dari kebijakan tarif AS terhadap ekonomi global.
"Jika Rusia dan saya tidak dapat membuat kesepakatan untuk menghentikan pertumpahan darah di Ukraina, dan jika saya pikir itu adalah kesalahan Rusia... saya akan mengenakan tarif sekunder pada minyak, pada semua minyak yang keluar dari Rusia," ujar Trump seperti yang dikutip Astakom, (4/04).
Tarif juga telah dikenakan terhadap Kanada, Meksiko, Tiongkok, dan Uni Eropa, mencakup produk mulai dari baja, aluminium, kendaraan bermotor, hingga produk pertanian dan teknologi. Bahkan produk farmasi dan chip komputer kini terancam tarif tambahan.
Salah satu indikator bahwa Indonesia menjadi target tekanan ekonomi AS adalah masuknya nama Indonesia dalam daftar “Dirty 15”, yaitu negara-negara yang dituduh mengekspor lebih banyak ke AS ketimbang yang mereka impor, serta dianggap menetapkan aturan yang merugikan perusahaan Amerika.
Selain Indonesia, daftar tersebut juga mencakup negara besar lainnya seperti Tiongkok, India, Uni Eropa, dan Brasil. Langkah ini dilandasi pandangan Trump bahwa sistem perdagangan global tidak adil bagi AS, dan dijadikan dasar untuk merevisi hubungan perdagangan bilateral.
Menurut data dari Moody’s Analytics, hingga saat ini tarif AS telah mencakup barang senilai US$1,4 triliun dan menaikkan tarif rata-rata impor dari 3% menjadi 10% — tertinggi sejak Perang Dunia II.
Indonesia juga menyusun berbagai strategi jangka menengah seperti memperluas pasar ekspor non-tradisional, memperkuat daya tawar melalui ASEAN dan G20, serta memperdalam peran dalam kerja sama ekonomi Asia-Afrika.
Gelombang tarif yang digulirkan Presiden Trump ke berbagai penjuru dunia telah menciptakan tantangan baru bagi negara-negara mitra dagang AS, termasuk Indonesia. Namun, di tengah tekanan unilateral tersebut, Indonesia memilih untuk bersikap aktif dan progresif — bukan hanya dengan negosiasi, tetapi dengan reformasi internal. (Ast/jor)
