Otoritas SG Panggil Bos-Bos Sawit soal Karhutla, Mendag Budi Santoso Tegaskan Perdagangan Masih Fine-Fine Aja!
astakom.com, Jakarta - Isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menyita perhatian kawasan regional. Otoritas Singapura secara resmi memanggil 10 petinggi korporasi sektor perkebunan dan kehutanan untuk dimintai klarifikasi.
Meski begitu Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pastiin kalau dinamika ini tidak sedikit pun mengganggu stabilitas arus ekspor dan impor antara Indonesia dan Singapura.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa seluruh transaksi komersial dan alur logistik antar kedua negara sahabat tetap melaju normal tanpa hambatan regulasi maupun pembatasan baru.
Pemerintah jamin arus ekspor-Impor tetap smooth
Di tengah simpang siur mengenai dampak langkah hukum Singapura terhadap hubungan dagang bilateral, pemerintah bergerak cepat untuk memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. Kementerian Perdagangan terus memantau pergerakan barang dan jasa pascapemanggilan para eksekutif tersebut guna memastikan tidak ada gesekan yang merugikan iklim bisnis.
Otoritas Indonesia menjamin bahwa penerapan aturan lingkungan hidup di tingkat regional tidak akan merembet menjadi kebijakan pembatasan perdagangan. Menanggapi kekhawatiran publik terkait potensi gangguan neraca komersial, Mendag memberikan pernyataan usai menghadiri agenda organisasi pengusaha nasional.
“Oh enggak ada, sampai sekarang enggak ada masalah, kan,” kata Budi beberapa waktu lalu dikutip astakom.com pada Jumat (06/11/2026).
Deretan petinggi korporasi memenuhi panggilan di The Treasury
Agenda klarifikasi yang berlangsung di gedung The Treasury, Singapura, itu nggak main-main. Pertemuan dipimpin langsung oleh pejabat tinggi Singapura, yaitu Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Senior K. Shanmugam, dan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu.
Pemerintah Singapura melayangkan pemanggilan ini berlandaskan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act). Jajaran pimpinan korporasi besar yang hadir memenuhi panggilan tersebut berasal dari Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri-Resources, Wilmar International, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, hingga grup Sinar Mas/Asia Pulp & Paper (APP).
Dalam pertemuan tersebut, Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) meminta dokumen klarifikasi resmi. NEA juga mendesak penguatan komitmen teknis dari setiap perusahaan dalam memitigasi serta memadamkan titik api (hotspot) yang berada di dalam area konsesi masing-masing.
Fondasi ekonomi bilateral sangat solid dan slay
Meski diterpa dinamika lingkungan lintas batas, hubungan ekonomi kedua negara sejatinya didukung oleh struktur perdagangan yang sangat kokoh. Berdasarkan data statistik resmi Kementerian Perdagangan dan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai perdagangan bilateral Indonesia-Singapura pada 2024 telah membukukan angka USD33,72 miliar.
Tren positif tersebut terus melaju kencang sepanjang 2025 dengan total nilai perdagangan menembus lebih dari USD40 miliar. Dari total nilai tersebut, kontribusi nilai ekspor Indonesia ke Singapura mencatatkan angka yang signifikan, yaitu mencapai USD13,44 miliar.
Secara konsisten, Singapura menempati posisi sebagai salah satu dari lima mitra utama tujuan ekspor nonmigas Indonesia. Komoditas utama yang diserap pasar Singapura meliputi bahan bakar mineral, peralatan listrik, perhiasan, timah, hingga aneka produk kimia.
Melihat kuatnya hubungan dagang yang telah terbangun, pemerintah optimistis bahwa proses klarifikasi dan pemenuhan standar keberlanjutan oleh korporasi tidak akan menguncang stabilitas neraca perdagangan Indonesia-Singapura. (Shnty/aNs)
Gen Z Takeaway
Pemanggilan 10 petinggi perusahaan sawit dan kehutanan oleh otoritas Singapura terkait karhutla memang jadi perhatian regional. Namun, Mendag Budi Santoso memastikan situasi tersebut belum berdampak pada hubungan perdagangan Indonesia-Singapura. Arus ekspor-impor kedua negara masih berjalan normal tanpa hambatan maupun pembatasan baru. Apalagi, nilai perdagangan bilateral sudah menembus USD40 miliar pada 2025, sehingga pemerintah optimistis hubungan dagang tetap solid di tengah penguatan komitmen lingkungan dan keberlanjutan.
