Pemprov Papua Pegunungan Ajukan Empat Titik Pembangunan Sekolah Rakyat ke Kemensos
astakom.com, Jakarta — Tingginya animo masyarakat terhadap program Sekolah Rakyat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) terus bergulir nyata. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan secara resmi mengajukan empat lokasi sekaligus untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen kepada Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia.
Usulan tersebut secara resmi tertiang dalam proposal yang disampaikan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol ke Wamensos Agus Jabo Priyono dan perwakilan sekretariat tim Transisi BPSDM Sekolah Rakyat, Jauhari, di Kantor Kemensos, Senin (2/11/2026).
Pengajuan empat titik tersebut mencakup dua lokasi di wilayah Kabupaten Jayawijaya, satu lokasi di Kabupaten Yahukimo, dan satu lokasi lainnya di Kabupaten Yalimo. Setiap titik lahan yang diusulkan memiliki luas sekitar 10 hektare dan berstatus aset milik pemerintah provinsi yang dinilai siap dari segi aksesibilitas maupun fasilitas penunjang.
“(Masing-masing) kurang lebih 10 hektare. Jadi pokoknya itu tidak masalah dengan tanah. Hanya sertifikat lambat, sehingga (perlu) pelepasan, itu sebenarnya kuat,” ujar Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol, dikutip dari laman Kemensos.
Kesiapan infrastruktur dan komitmen sertifikasi lahan
Ones Pahabol memaparkan bahwa keempat lokasi yang diusulkan memiliki letak strategis yang tidak jauh dari pusat kota, sehingga menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi anak-anak di pedalaman. Terlebih lagi, di atas kawasan lahan tersebut sebagian telah berdiri bangunan sekolah, sehingga akses jalan, pasokan air bersih, dan jaringan listrik sudah tersedia secara memadai.
Terkait kelengkapan legalitas dan sertifikat pelepasan hak atas tanah, Ones menjamin proses penerbitan sertifikat tersebut akan rampung dalam kurun waktu satu bulan ke depan guna memenuhi regulasi teknis yang disyaratkan Kemensos.
Merespons paparan tersebut, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan komitmen penuh kementeriannya untuk mendukung percepatan pembangunan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat di kawasan 3T Papua Pegunungan. Kendati demikian, ia mengingatkan agar seluruh kelengkapan administratif, khususnya status kepemilikan lahan yang sah dan bebas sengketa, segera disusulkan sebelum tim survei kelayakan diterjunkan ke lokasi.
“Pokoknya selama lahannya definitif atas nama Pemprov langsung kita proses. Kita ingin di Papua secepatnya ada sekolah-sekolah rakyat. Kita tunggu sampai persyaratannya clear and clean,” tegasnya.
Agus Jabo juga memberikan masukan teknis agar Pemprov Papua Pegunungan memisahkan luasan lahan yang telah berdiri bangunan sekolah dari sertifikat tanah baru yang akan diproses. Langkah ini penting guna mempermudah proses pembersihan lahan (land clearing) serta ketertiban administrasi aset di masa mendatang. Sementara itu, Jauhari selaku perwakilan sekretariat tim Transisi BPSDM Sekolah Rakyat mengingatkan bahwa realisasi pembangunan fisik Sekolah Rakyat di empat titik tersebut nantinya akan dijalankan secara bertahap sesuai skala prioritas kelayakan.
Respons cepat krisis air bersih dan kekeringan
Selain memperjuangkan akses pendidikan dasar, Ones Pahabol memanfaatkan pertemuan tersebut untuk melaporkan persoalan krisis kekeringan yang tengah melanda wilayahnya. Akibat fenomena iklim tersebut, ribuan warga di delapan kabupaten naungan Pemprov Papua Pegunungan menghadapi ancaman kelangkaan air bersih. Ones secara langsung meminta bantuan Kemensos untuk memfasilitasi pengadaan sumur bor di berbagai titik krusial.
Menanggapi situasi darurat kemanusiaan itu, Agus Jabo bergerak tanggap dengan menginstruksikan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Kemensos, Masryani Mansyur, untuk segera melakukan asesmen komprehensif di lapangan.
“Coba nanti kami juga komunikasikan dengan BNPB,” ujar Masryani Mansyur menyikapi langkah koordinasi lintas lembaga guna mempercepat penanganan krisis air di dataran tinggi Papua. (ACwan/RaM)
Gen Z Takeaway
Akses pendidikan setara buat anak-anak di pelosok timur Indonesia makin nyata di depan mata! Gak tanggung-tanggung, Pemprov Papua Pegunungan langsung sodorin empat titik lahan seluas masing-masing 10 hektare di Jayawijaya, Yahukimo, dan Yalimo buat disulap jadi Sekolah Rakyat permanen. Wamensos Agus Jabo kasih lampu hijau penuh asal syarat administrasi sertifikat tanahnya tuntas clear and clean tanpa sengketa. Kerennya lagi, diplomasi Wagub Ones Pahabol gak cuma bawa urusan sekolah, tapi langsung gercep minta solusi sumur bor buat atasi krisis air bersih warga yang langsung direspons tanggap Kemensos bareng BNPB!
