Mentan Amran Geram Beras SPHP Dioplos: Subsidi Rakyat Jangan Dipermainkan!
astakom.com, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman ngerasa geram banget sama kelakuan oknum yang tega lakuin penyelewengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Beras SPHP ini aturannya dijual dengan harga yang lebih affordable, tapi karena oknum nakal beras ini justru dibongkar kemasannya, dioplos, sampe dialihkan menjadi beras premium demi dapet cuan. Praktik ini jelas merupakan tindak kejahatan karena mempermainkan beras bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan menengah ke bawah.
“Ini untuk orang susah, itu pun dikorupsi. Ini untuk orang susah, ini dibongkar kemudian dijual mahal. Jahat enggak?” kata Mentan Amran dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip astakom.com pada Kamis (29/10/2026).
Penyalahgunaan fasilitas negara
Mentan Amran bilang kalau penyelewengan beras SPHP bukan sekadar pelanggaran tata niaga, tapi penyalahgunaan fasilitas yang dibiayai negara buat melindungi masyarakat. Sedangkan, pemerintah selama ini menggelontorkan subsidi dari hulu buat menjaga biaya produksi petani, ngasih support saat beras diserap Perum Bulog supaya bisa dijual dengan harga yang affordable.
Pada 2026, support dan subsidi sektor pertanian mencapai sekitar Rp160 triliun, meningkat dari Rp144 triliun pada 2025. Anggaran itu termasuk buat pupuk bersubsidi, traktor, irigasi, dan berbagai dukungan produksi lainnya. Kebijakan ini dirancang supaya petani tetap dapet harga yang layak, sementara masyarakat bisa membeli pangan dengan harga yang affordable.
“Kenapa disubsidi? Ini untuk rakyat,” kata Mentan Amran.
Upaya pemerintah jaga keseimbangan pasar
Selama ini pemerintah terus menjaga keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen lewat dua instrumen utama, yaitu Harga Pembelian Pemerintah (HPP) buat melindungi produsen dan Harga Eceran Tertinggi (HET) buat menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Dengan begitu kebijakan pangan nggak semata-mata mengejar keuntungan usaha, tetapi juga memastikan masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok.
Support itu berlanjut pada beras SPHP. Menurut Mentan Amran, beras yang diserap Bulog dapet subsidi sekitar Rp6.000 per kilogram. Kalau volume yang disalurkan mencapai 2 juta ton, nilai support itu setara Rp12 triliun. Subsidi itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menyediakan beras dengan harga affordable buat masyarakat.
Kejahatan oplos beras
Beras SPHP yang yang dibeli pelaku usaha dengan harga Rp11.500 per kilogram semestinya dijual sekitar Rp12.500 per kilogram di tingkat konsumen. Akan tetapi, kemasannya dibongkar dan beras dialihkan ke karung lain, dijual sebagai beras premium, atau dicampur dengan beras lain buat dipasarkan lagi dengan harga yang mencekik atau lebih tinggi.
“Ini kan kejahatan. Ini dibongkar kemudian dijadikan premium atau dioplos, dicampur beras yang tidak bagus, kemudian dioplos,” ujar Mentan Amran.
Modus untuk keserakahan
Modus itu bikin masyarakat kehilangan manfaat yang seharusnya mereka terima dari kebijakan subsidi. Beras yang didukung anggaran negara supaya affordable buat masyarakat justru berpotensi dijual dengan harga lebih tinggi, sementara keuntungan dinikmati oleh pihak-pihak yang mempermainkan rantai distribusi.
“Intinya adalah keserakahan. Ini semena-mena,” katanya.
Merespons temuan itu Mentan Amran udah ngambil tindakan terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab. Sebanyak delapan orang Bulog dan Bapanas udah dicopot, kemudian dua orang lainnya diberi peringatan. Sementara itu, sembilan pelaku swasta yang diduga terlibat dalam praktik pengoplosan beras udah diproses hukum dan satu di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.
“Per hari ini kita copot semua. Semua yang berkaitan tadi, alurnya dari atas ke bawah, copot semua,” katanya.
Apresiasi polisi yang bekerja sampe jam 3 subuh
Mentan Amran juga bilang kalau dari penindakan yang dilakukan sebelumnya, udah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Amran bahkan mengapresiasi Kepolisian yang udah bekerja sampe jam 03.00 subuh buat menindaklanjuti dan mengusut kasus itu.
“Kami mengapresiasi pihak penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian, telah melaksanakan tugas yang luar biasa, maraton sampai jam 3 subuh tadi,” katanya.
Atas temuan ini, pemerintah nggak bakal berkompromi terhadap pelanggaran yang merugikan negara dan masyarakat. Penindakan bakal terus dilakukan sesuai ketentuan hukum, dengan pendalaman lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang terlibat. (Shnty/aNs)
Gen Z Takeaway
Mentan Amran Sulaiman mengungkap dugaan penyelewengan 600 ton beras SPHP yang diduga dioplos dan dijual sebagai beras premium, dari harga subsidi Rp12.500 menjadi Rp17.000 per kilogram. Praktik ini bukan cuma berpotensi merugikan negara, tetapi juga mengancam akses masyarakat terhadap beras terjangkau. Amran meminta kepolisian mengusut kasus ini sampai ke akar-akarnya, termasuk menelusuri jalur distribusi dan kemungkinan keterlibatan oknum di berbagai instansi. Pengawasan dari hulu ke hilir pun perlu diperkuat agar beras subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
