KLH Dorong Tobat Ekologis untuk Pulihkan Alam dan Ciptakan Green Job
astakom.com, Jakarta - Gerakan menjaga lingkungan kini tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki kondisi alam. Pemerintah juga ingin setiap aksi ekologis punya hasil yang bisa dirasakan masyarakat, termasuk lewat peluang kerja dan manfaat ekonomi.
Hal itu menjadi salah satu fokus Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dalam pematangan gerakan "Tobat Ekologis" dan pembahasan tata kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Bogor, Selasa (01/09/2026).
Menteri LH/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat menilai hasil gerakan tersebut perlu memiliki ukuran yang jelas. Salah satunya dengan melihat jumlah pekerjaan hijau yang dapat muncul serta kontribusinya terhadap perekonomian.
"Tobat Ekologis ini harus menghasilkan, harus bisa dihitung berapa green job yang tercipta, serta seberapa besar sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi," ujar Jumhur.
Perdagangan karbon didorong
Pemulihan lingkungan dalam skala besar membutuhkan dukungan pendanaan. Karena itu, pemerintah mengaitkan upaya tersebut dengan perdagangan karbon melalui skema compliance maupun voluntary.
Skema tersebut dapat mendukung berbagai aksi pemulihan, termasuk penanganan lahan kritis dalam cakupan ribuan hingga puluhan ribu hektare.
KLH/BPLH juga menilai karbon Indonesia dengan tingkat integritas tinggi harus memiliki nilai yang pantas di pasar global. Untuk itu, Menteri Jumhur mendorong koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam menyusun standar harga yang tetap mengutamakan kepentingan nasional.
Data jadi acuan dasar
Potensi perdagangan karbon tidak bisa dilepaskan dari kualitas data. Setiap aksi perlu memiliki informasi yang jelas mengenai lokasi kegiatan, objek yang ditangani hingga pihak yang bertanggung jawab di lapangan.
Plt. Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH Haryo Pambudi menjelaskan, data tersebut diperlukan untuk membedakan capaian yang digunakan bagi target NDC dengan hasil yang dapat dikonversi menjadi unit karbon untuk diperdagangkan.
Karena itu, angka penurunan emisi dari sebuah rencana belum otomatis dapat masuk ke pasar karbon. Capaian tersebut harus melalui pemeriksaan dan verifikasi agar hasil yang dihitung benar-benar sesuai kondisi di lapangan sekaligus mencegah penghitungan ganda.
Kebijakan turut dievaluasi
Tobat Ekologis juga mencakup peninjauan kembali terhadap sejumlah kebijakan lingkungan. KLH/BPLH menyebut evaluasi akan menyentuh standar baku mutu, persetujuan teknis atau pertek, hingga kebijakan terkait perizinan pembukaan hutan.
Langkah tersebut diarahkan agar aturan yang berlaku tidak ikut membuka peluang terjadinya kerusakan lingkungan.
Di sisi lain, pemerintah juga melihat pembiayaan campuran sebagai alternatif untuk memperluas dukungan terhadap kegiatan pemulihan. Penguatan data, pembenahan kebijakan dan pemanfaatan Nilai Ekonomi Karbon diharapkan dapat berjalan bersama dalam mendorong ekonomi hijau.
Dengan pendekatan tersebut, gerakan Tobat Ekologis tidak hanya ditempatkan sebagai upaya memperbaiki lingkungan. Pemerintah juga ingin manfaat dari aksi tersebut dapat dihitung dan memberi nilai tambah bagi masyarakat. (deA/aNs)
Gen Z takeaway
Jaga lingkungan bukan cuma soal bikin alam kembali oke. Kalau dikelola dengan serius, aksi ekologis juga bisa punya nilai ekonomi dan membuka peluang kerja baru.
