Nepal Makamkan Massal 100 Korban Banjir, Warga dan Politisi Protes
astakom.com, Jakarta – Keputusan Pemerintah Distrik Chitwan di Nepal untuk menggelar pemakaman massal bagi sekitar 100 jenazah korban banjir yang belum teridentifikasi langsung menerima tanggapan pedas dan tajam dari sebagian warga. Langkah ini dinilai mengesampingkan tradisi pemakaman Hindu yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.
Berdasarkan laporan Associated Press yang dikutip Asia Today pada Senin (31/08/2026), jenazah tersebut dievakuasi dari aliran sungai dan langsung dimakamkan secara massal pada Sabtu lalu. Hingga saat ini, situasi di lapangan masih terbilang kritis karena ada lebih dari 250 jenazah lain yang masih mengantre untuk proses identifikasi.
Tabrak tradisi pemakaman Hindu
Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, Nepal memegang teguh ritual keagamaan. Dalam tradisi Hindu Nepal, prosesi perpisahan terakhir umumnya dilakukan lewat kremasi di tepi sungai dengan dihadiri langsung oleh keluarga besar.
Namun, keputusan sepihak dari pemerintah setempat dianggap memutus kesempatan tersebut. Sejumlah warga dan keluarga korban merasa kecewa berat karena kehilangan momen untuk memberikan penghormatan terakhir secara layak kepada anggota keluarga mereka.
Ruby Chaudhary, yang memiliki 2 anggota keluarga dan saat ini masih hilang, meminta pemerintah untuk tidak main asal melakukan pemakaman tanpa kesepakatan resmi dari pihak keluarga.
Ia berpendapat kalau korban bencana banjir tetap layak dihormati dan diperlakukan secara bermartabat, walaupun identitas mereka belum terungkap.
Kritik tokoh politik
Gelombang kritik tak hanya datang dari warga biasa, tapi juga dari tokoh politik. Mantan Perdana Menteri Nepal, Baburam Bhattarai, ikut menyampaikan ketidaksetujuannya secara terbuka lewat platform X.
Ia berpendapat kalau tindakan memindahkan atau memakamkan jenazah yang belum jelas identitasnya sebelum seluruh operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) selesai adalah langkah yang kurang tepat.
Sebagai solusinya, Bhattarai memberi masukan agar pemerintah memfasilitasi penyimpanan sementara atau lemari pendingin darurat jika daya tampung kamar jenazah di rumah sakit lokal sudah sangat terbatas.
Pemerintah buka suara
Merespons berbagai sorotan tajam tersebut Pemerintah Nepal menegaskan kalau langkah pemakaman massal yang bersifat sementara ini merupakan pilihan yang tak terhindarkan. Faktor risiko kesehatan masyarakat serta keterbatasan fasilitas penyimpanan jenazah menjadi pertimbangan utama di balik keputusan darurat ini.
Sekretaris Luar Negeri Nepal, Amrit Bahadur Rai, menjelaskan kalau kebijakan penanganan ini sudah mengacu pada standar serta pedoman bencana internasional yang diakui secara global, termasuk panduan dari Komite Internasional Palang Merah (ICRC).
Jenazah bisa diambil lagi
Rai juga meluruskan kalau jenazah yang telah dimakamkan secara sementara tersebut nantinya tetap bisa diambil kembali oleh pihak keluarga usai identitas korban berhasil diverifikasi lewat pencocokan data.
Oleh karena itu, pihak keluarga masih memiliki kesempatan penuh untuk menjalankan ritual pemakaman sesuai tradisi Hindu usai seluruh proses identifikasi tuntas. (nAD/aNs)
Gen Z Takeaway
Situasi pascabencana di Nepal lagi hectic banget sampai pemerintah terpaksa ambil keputusan kontroversial: memakamkan massal 100 jenazah korban banjir yang belum teridentifikasi demi alasan kesehatan dan keterbatasan fasilitas. Langkah serba salah ini memicu gelombang protes dari warga hingga mantan PM karena dianggap menabrak tradisi ritual pemakaman Hindu. Intinya, pemerintah menegaskan ini cuma penampungan sementara dan keluarga tetap bisa membawa pulang jenazah usai tes DNA/identifikasi selesai.
