Full Support! Menkeu Purbaya: Pemerintah Siap Backup Dana Penanganan Gempa NTT

astakom.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah siap menopang seluruh kebutuhan pembiayaan untuk menangani bencana gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT).

Purbaya memastikan alokasi anggaran bakal disesuaikan secara dinamis mengikuti kebutuhan di lapangan, mulai dari penanganan darurat hingga proses pemulihan wilayah terdampak.

Hal tersebut disampaikan Purbaya melalui sambungan telepon dalam Rapat Satuan Tugas Penanggulangan Pasca Bencana (Satgas Galapana) DPR ang dipimpin Wakil Ketua DPR Sari Yuliati, pada Minggu (16/08/2026).

“Buat anggota DPR semuanya yang ada di sana, sama semua yang rapat pada malam hari ini, Menteri Keuangan siap membantu kebutuhan pembiayaan di sana (NTT),” kata Purbaya dalam keterangan resmi, dikutip astakom.com pada Senin (17/08/2026).

Alokasi anggaran

Purbaya menjelaskan, tahap awal penanganan bencana akan menggunakan alokasi anggaran siaga yang sebelumnya telah disiapkan untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Untuk pertama kan biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan. Masih ada tuh Rp5 triliun kalau nggak salah ya. Mungkin sebagian terpakai, tapi masih cukup," kata Menkeu Purbaya.

Menurut Purbaya, pembiayaan bencana dilakukan secara bertahap dan terukur. Mekanismenya dimulai dari fase tanggap darurat, kemudian dilanjutkan dengan pemulihan hingga rekonstruksi wilayah yang terdampak.

“Kalau untuk bencana kan nanti dari BNPB dulu, nanti kalau kurang baru kita rekonstruksi. Jadi nggak ada masalah tuh. Kalau untuk bencana ada cadangan khusus, Pak,” katanya.

Dana darurat stand by

Purbaya juga memastikan pemerintah punya dana cadangan yang bisa dicairkan sewaktu-waktu apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Dengan begitu, respons pemerintah terhadap kondisi di lapangan bisa tetap gercep tanpa harus menunggu terlalu lama.

“Jadi memang dana on call untuk setiap penanganan bencana sudah stand by,” katanya.

Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan bahwa eksekusi pembiayaan akan disesuaikan dengan skala kebutuhan serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Koordinasi lintas K/L

Khusus untuk pembangunan kembali fasilitas umum (fasum) yang tidak dapat dibiayai melalui anggaran BNPB, pemerintah akan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) teknis yang bersangkutan.

“Tinggal nanti kita akan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau tadi yang fasum nggak bisa melalui BNPB tetap harus koordinasi dengan KL-nya,” ujar Purbaya.

Dengan dukungan fiskal tersebut, pemerintah memastikan penanganan bencana hingga rehabilitasi masyarakat di NTT tetap berjalan secara terkoordinasi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, serta K/L terkait akan bekerja sesuai kebutuhan di lapangan dan mekanisme penganggaran yang berlaku. (Shnty/aNs)

Gen Z Takeaway

Pemerintah kasih sinyal gaspol soal dana bencana. Anggaran darurat sudah standby, dan kalau masih kurang bakal ditambah sesuai kebutuhan, termasuk buat recovery dan pembangunan fasilitas umum di NTT.