ASEAN Update: Dialog Regional Bahas Nasib dan Solusi Pengungsi Asia Tenggara

astakom.com, Jakarta – Pertemuan ke-15 Asia Dialogue on Forced Migration (ADFM) yang digelar di Jakarta pada 23–24 Juni 2026 menaruh perhatian besar pada masa depan pengungsi yang kian rentan. Dalam forum tersebut, para delegasi secara mendalam membedah dampak dari berkurangnya bantuan global, ancaman nyata perdagangan orang, sekaligus merumuskan jalan menuju kemandirian bagi komunitas pengungsi.

Lewat ruang dialog ini, para pemangku kepentingan dari berbagai penjuru Asia-Pasifik duduk bersama demi membahas tantangan sekaligus peluang dalam menuntaskan persoalan migrasi paksa di kawasan.

Kolaborasi yang diinisiasi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Centre for Policy Development (CPD), Fakultas Hukum Chulalongkorn University, serta Institute of Strategic & International Studies ini sukses menjaring partisipasi luas. Forum  tersebut mempertemukan perwakilan pemerintah, organisasi internasional, akademisi, hingga pakar dari lembaga riset dan hak asasi lintas negara.

Rekam jejak dan progres positif

Saat membuka jalannya acara, Peneliti Utama Pusat Riset Politik BRIN, Prof. Tri Nuke Pudjiastuti, memaparkan kalau kilas balik pembentukan ADFM pada 2015 silam didasari oleh satu visi besar. Forum ini lahir guna menggerakkan respons yang lebih bermartabat serta berkelanjutan dalam menyikapi isu migrasi paksa di kawasan.

Ia memaparkan kalau dalam beberapa tahun terakhir, peta penanganan pengungsi di kawasan mulai menunjukkan perkembangan positif. Beberapa progres nyata tersebut di antaranya terlihat dari kebijakan akses kerja bagi pengungsi di Thailand, proses registrasi pengungsi di Malaysia, hingga pembahasan pedoman ASEAN terkait migrasi dan perlindungan pengungsi.

"Pertemuan tahun ini membahas akses penghidupan bagi pengungsi, risiko perdagangan orang, pembagian tanggung jawab antarnegara, serta peran lembaga regional seperti ASEAN dan Bali Process,” ucap Prof. Tri Nuke Pudjiastuti dikutip oleh astakom pada Rabu, (24/6/2026).

Senada dengan hal itu, Chief Executive Officer CPD, Andrew Hudson, menggarisbawahi peran krusial ADFM di tengah situasi regional yang dinamis. Menurutnya, wadah ini berfungsi sebagai jembatan untuk berbagi pandangan sekaligus mencari langkah-langkah praktis guna menjawab tantangan migrasi paksa yang kian rumit dari waktu ke waktu.

"Penting untuk mengidentifikasi berbagai peluang dan praktik baik yang dapat dikembangkan di tengah situasi yang penuh tantangan,” ucapnya.

Mandiri di tengah pangkas dana

Diskusi yang berlangsung berdasarkan Chatham House Rule itu menyoroti imbas fatal dari pemotongan bantuan finansial internasional. Para peserta sepakat kalau pengetatan anggaran tersebut semakin menyudutkan posisi pengungsi di berbagai negara, terutama akibat merosotnya akses terhadap pangan, air bersih, sanitasi, dan layanan dasar lainnya.

Walaupun begitu, para peserta melihat harapan dari besarnya potensi komunitas pengungsi dalam menginisiasi gerakan mandiri, seperti kelas pendidikan informal dan penguatan kapasitas warga. Oleh sebab itu, forum menilai skema penanganan pengungsi sudah saatnya bermutasi, tidak lagi sekadar mengandalkan bantuan darurat, melainkan beralih ke strategi pembangunan jangka panjang yang berfokus pada investasi pendidikan, asah keterampilan, serta pembukaan akses ekonomi.

Investasi jangka panjang pada sektor-sektor tersebut dinilai sangat krusial. Selain mampu mengatrol kemandirian para pengungsi, langkah ini sekaligus menjadi benteng pertahanan utama untuk memperkecil risiko eksploitasi, penyelundupan manusia, serta ancaman tindak pidana perdagangan orang.

Indonesia revisi aturan pengungsi

Perkembangan kebijakan di Indonesia turut menarik perhatian dalam forum tersebut. Saat ini, pemerintah sedang merombak Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 guna memperjelas standardisasi operasional dan memperkuat kerja sama lintas lembaga. Langkah strategis ini diambil demi menjawab berbagai hambatan nyata di lapangan, mulai dari urusan dana, pemenuhan hak mendasar seperti pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan sinergi antara pusat dan daerah.

Hadang sindikat kejahatan siber

Masalah penipuan daring yang marak mengeksploitasi tenaga kerja regional, penyelundupan lewat jalur laut, dan TPPO turut menjadi agenda krusial yang dibahas para peserta. Menanggapi situasi tersebut, forum mendesak adanya kerja sama kawasan yang lebih bertaji. Langkah konkret yang digarisbawahi meliputi integrasi berbagi data, sinkronisasi kebijakan antarpemerintah, dan penguatan instrumen proteksi bagi warga yang rawan menjadi korban.

Tak hanya itu, forum juga membedah lonjakan risiko pergerakan maritim ilegal, ancaman perdagangan orang, hingga menjamurnya sindikat penipuan daring (online scam) yang mengeksploitasi pekerja di kawasan. Sederet tantangan ini dinilai mustahil diselesaikan sendiri, sehingga memerlukan penguatan kolaborasi regional melalui pertukaran data yang masif, koordinasi lintas batas negara, serta pengetatan benteng perlindungan bagi kelompok yang paling rentan.

Selain persoalan fisik dan regulasi, derasnya arus misinformasi serta ujaran kebencian terhadap pengungsi turut menjadi sorotan. Distorsi informasi ini tidak hanya merusak citra para pengungsi di mata publik, tetapi juga berisiko tinggi melumpuhkan efektivitas upaya perlindungan di tingkat kawasan.

Contoh praktik baik Thailand

Terobosan kebijakan dari Thailand, yang kini membuka lebar akses lapangan kerja bagi para pengungsi di kamp-kamp perbatasan. Langkah progresif ini dipandang sebagai jembatan penting untuk menggeser ketergantungan pengungsi pada donasi. Caranya adalah melalui pemberian izin kerja legal, pembekalan keterampilan kerja, pelatihan bahasa, hingga penerbitan kartu identitas resmi agar mereka bisa hidup mandiri.

Terobosan yang diambil Thailand dipandang sebagai salah satu contoh praktik terbaik (best practice) yang patut ditiru di kawasan. Meski begitu, para peserta sepakat kalau implementasinya tidak bisa langsung ditelan mentah-mentah, melainkan harus tetap disesuaikan dengan koridor hukum, kondisi sosial, dan konstelasi politik yang berlaku di tiap-tiap negara.

Para peserta setuju kalau penguatan akses pendidikan, keterampilan, identitas hukum, dan kesempatan ekonomi adalah pilar penting bagi solusi migrasi paksa yang lebih berkelanjutan.

Guna mewujudkan hal tersebut, sinergi kolektif antara pemerintah lintas negara, badan internasional, institusi riset, hingga elemen masyarakat sipil disepakati sebagai kunci utama untuk memperkokoh benteng perlindungan sekaligus memandirikan komunitas pengungsi di kawasan Asia Tenggara. (nAD/aNs)

Gen Z Takeaway

Menangani pengungsi sekarang bukan cuma soal ngasih bantuan darurat atau donasi instan yang sifatnya sementara. Di tengah seretnya dana global, solusinya harus naik level ke arah kemandirian jangka panjang, kayak ngasih akses kerja legal dan pelatihan skill. Langkah ini krusial banget buat memutus rantai ketergantungan sekaligus jadi benteng utama biar mereka gak gampang dijebak sama sindikat online scam dan TPPO yang modusnya makin cerdik di Asia Tenggara. Fix, no more band-aid solutions!