KLH/BPLH Sampaikan Posisi Indonesia dalam Pembahasan Kredit Keanekaragaman Hayati Global
astakom.com, Jakarta – Indonesia kembali membawa suaranya ke panggung internasional dalam pembahasan masa depan pendanaan konservasi alam. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat memimpin delegasi Indonesia dalam forum Making Nature Credits Market Work in Asia and the Pacific yang berlangsung dalam rangkaian London Climate Action Week 2026 di London, Inggris.
Kehadiran Indonesia dalam forum tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan arah pengembangan kredit keanekaragaman hayati yang tengah disiapkan pemerintah. Di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap berbagai instrumen pendanaan lingkungan, Indonesia menekankan pentingnya tata kelola yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan inklusivitas.
Sebagai salah satu negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, Indonesia juga mendorong agar kontribusi negara-negara penyedia modal alam (natural capital) mendapat pengakuan yang proporsional dalam perkembangan pasar keanekaragaman hayati global. Pemerintah berpandangan bahwa instrumen tersebut perlu memberikan manfaat nyata bagi upaya konservasi sekaligus pihak-pihak yang terlibat langsung menjaganya.
Melansir pernyataan resmi Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, Selasa (23/06/2026), kehadiran Indonesia dalam forum tersebut merupakan tindak lanjut atas undangan International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB). Dalam kesempatan itu, Menteri Jumhur menekankan bahwa keberhasilan kredit keanekaragaman hayati harus dibangun di atas fondasi manfaat yang adil bagi masyarakat yang berkontribusi dalam konservasi.
"Izinkan saya menegaskan bahwa fondasi utama dari kredit keanekaragaman hayati yang sukses adalah pemberian manfaat yang adil dan merata bagi komunitas lokal dan masyarakat adat yang melakukan kerja keras nyata dalam konservasi di lapangan," ujar Menteri Jumhur.
Pasar Alam Harus Berintegritas
Dalam forum tersebut, Menteri Jumhur memaparkan cetak biru instrumen ekonomi lingkungan nasional yang dikembangkan Indonesia. Pendekatan ini dirancang untuk menjawab tantangan tata kelola pasar alam global yang terus berkembang, sekaligus memastikan aspek sosial dan lingkungan berjalan beriringan.
Menurut KLH/BPLH, undangan yang diberikan kepada Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan instrumen ekonomi lingkungan yang sedang dibangun pemerintah mendapat perhatian dari komunitas internasional. Model yang tengah dikembangkan Indonesia bahkan dinilai memiliki potensi menjadi salah satu referensi bagi negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.
Co-Chair International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB), Dame Amelia Fawcett, menilai langkah Indonesia memiliki arti penting dalam pengembangan pendanaan konservasi di tingkat global.
"Apa yang tengah dilakukan oleh Indonesia memiliki dampak yang sangat krusial dan melampaui batas-batas negaranya. Langkah maju yang diambil oleh Pemerintah Indonesia bersama Satuan Tugas Kredit Keanekaragaman Hayati dalam merancang pasar berintegritas tinggi dan inklusif yang mampu memobilisasi pendanaan baru dan tambahan bagi alam serta para penjaganya, sehingga harus menjadi model yang patut dicontoh oleh negara lain, baik di tingkat regional maupun global," ujar Amelia.
Jawab tantangan tata kelola instrumen hijau
Menteri Jumhur menjelaskan bahwa langkah yang dipimpin KLH/BPLH disiapkan untuk menjawab tantangan tata kelola instrumen hijau yang kini berkembang di tingkat global. Indonesia berupaya membangun sistem yang tidak hanya berorientasi pada transaksi ekonomi, tetapi juga memperhatikan integritas sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Menurut KLH/BPLH, undangan yang diberikan kepada Indonesia oleh Co-Chairs IAPB, Dame Amelia Fawcett dan Sylvie Goulard, menunjukkan bahwa perkembangan instrumen ekonomi lingkungan yang tengah dibangun pemerintah mendapat perhatian internasional. Model yang sedang dikembangkan Indonesia bahkan dinilai memiliki potensi menjadi salah satu acuan bagi negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.
Dame Amelia Fawcett menilai langkah Indonesia memiliki arti penting dalam arsitektur pendanaan alam global.
"Apa yang tengah dilakukan oleh Indonesia memiliki dampak yang sangat krusial dan melampaui batas-batas negaranya. Langkah maju yang diambil oleh Pemerintah Indonesia bersama Satuan Tugas Kredit Keanekaragaman Hayati dalam merancang pasar berintegritas tinggi dan inklusif yang mampu memobilisasi pendanaan baru dan tambahan bagi alam serta para penjaganya, sehingga harus menjadi model yang patut dicontoh oleh negara lain, baik di tingkat regional maupun global," jelas Amelia.
Skema Baru untuk Konservasi
Sebagai negara penyedia modal alam utama, Indonesia saat ini tengah merancang skema multi-kredit progresif yang tidak hanya memperhitungkan luasan tutupan vegetasi, tetapi juga keberadaan flora dan fauna endemik sebagai bagian dari nilai ekosistem.
Melalui pendekatan tersebut, keberhasilan menjaga habitat satwa langka seperti harimau dan orang utan dapat terintegrasi dalam valuasi ekonomi pasar ekosistem. Pemerintah berharap skema ini dapat membuka peluang pendanaan baru bagi konservasi sekaligus memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati di Indonesia.
Amelia juga menyoroti besarnya nilai ekologis Indonesia bagi dunia.
"Terumbu karang, hutan tropis, dan hutan bakau di Indonesia menyimpan kekayaan alam yang paling tidak tergantikan di planet ini. Kredit alam dapat menjadi instrumen krusial untuk melestarikan ekosistem yang kaya tersebut. IAPB mendukung kerja penting ini sebagai Mitra Pengetahuan (Knowledge Partner) bagi Satuan Tugas Indonesia, dan kami berharap dapat terus bekerja sama secara erat dengan Indonesia menuju COP17 CBD dan seterusnya," ungkap Amelia.
Dorong kolaborasi regional
Selain menyampaikan posisi Indonesia, Menteri Jumhur juga menginisiasi pembentukan Asia-Pacific Roundtable on Biodiversity Credits. Inisiatif ini diproyeksikan menjadi wadah kerja sama regional untuk menyelaraskan regulasi, berbagi keahlian teknis, dan memperkuat keterwakilan negara-negara Asia-Pasifik dalam perkembangan pasar keanekaragaman hayati global.
Upaya tersebut turut diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bappenas, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan masyarakat adat. Sinergi tersebut dinilai penting untuk membangun tata kelola kredit keanekaragaman hayati yang kredibel dan berkelanjutan.
Menutup penyampaiannya, Menteri Jumhur mengajak berbagai pihak untuk melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam sebagai dua hal yang saling mendukung.
"Kini saatnya bagi ekonomi kita untuk akhirnya berinvestasi kembali pada alam. Mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa kredit keanekaragaman hayati melampaui sekadar instrumen keuangan dan menjadi kekuatan nyata bagi kebangkitan ekologi dan kesejahteraan manusia," pungkasnya.
Melansir pernyataan resmi KLH/BPLH, Indonesia saat ini tengah mengembangkan skema multi-kredit keanekaragaman hayati yang tidak hanya menghitung luasan tutupan pohon, tetapi juga memberikan nilai ekonomi pada keberadaan flora dan fauna endemik. Dalam skema tersebut, keberhasilan perlindungan habitat satwa langka menjadi bagian dari valuasi ekonomi yang dapat mendukung pendanaan konservasi secara lebih luas.
Pengembangan skema tersebut merupakan bagian dari upaya Indonesia memperkuat perannya sebagai negara penyedia modal alam utama. Melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat adat, pemerintah mendorong terbentuknya instrumen kredit keanekaragaman hayati yang berintegritas, inklusif, dan relevan bagi kebutuhan kawasan Asia-Pasifik. (deA/aNs)
Gen Z Takeaway
Di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap isu lingkungan, Indonesia sedang mendorong model pendanaan konservasi yang tidak hanya menghitung nilai ekonomi alam, tetapi juga menghargai peran masyarakat yang menjaganya. Pesan yang dibawa ke forum global ini menunjukkan bahwa perlindungan hutan, satwa, mangrove, dan ekosistem lainnya tidak hanya penting bagi lingkungan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.
