DPR Setujui Anggaran Awal Kemenhub 2027, Program Keselamatan dan Konektivitas Masih Butuh Dukungan Dana

astakom.com, Jakarta - Penguatan sektor transportasi masih menjadi salah satu pekerjaan besar pemerintah untuk beberapa tahun ke depan. Di tengah kebutuhan meningkatkan keselamatan perjalanan, memperluas akses transportasi ke daerah terpencil, hingga menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik, dukungan anggaran menjadi faktor penting agar berbagai program strategis dapat berjalan sesuai target.

Melansir dari keterangan tertulis yang diterima astakom.com dari Kementerian Perhubungan Nomor 105/SP/VI/BKIP/2026, Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp28,34 triliun dalam rapat kerja yang digelar di Senayan, Jakarta, Rabu (17/06/2026). Persetujuan tersebut menjadi pijakan awal bagi Kemenhub untuk menyiapkan berbagai program prioritas transportasi pada tahun depan.

Meski telah mendapat persetujuan, kebutuhan pendanaan sektor transportasi nasional masih lebih besar dibanding pagu yang tersedia. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan, pagu indikatif Rp28,34 triliun masih memiliki selisih Rp17,87 triliun dibanding Indikasi Pendanaan Rencana Strategis Tahun 2027 sebesar Rp46,21 triliun. Sementara jika dibandingkan dengan kebutuhan anggaran keseluruhan yang mencapai Rp55,16 triliun, kesenjangannya mencapai Rp26,82 triliun.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah program prioritas, khususnya pada aspek keselamatan, pelayanan dasar, dan konektivitas wilayah yang memerlukan dukungan anggaran tambahan. Ini sangat penting agar target pembangunan transportasi di tanah air dapat tercapai secara optimal,” terang Menhub Dudy.

Keselamatan transportasi jadi prioritas utama

Dalam pemaparan rencana kerja tahun 2027, Kemenhub menempatkan aspek keselamatan sebagai salah satu fokus utama. Program yang disusun tidak hanya ditujukan untuk menjaga kualitas layanan transportasi, tetapi juga mendukung agenda pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah.

Menurut Menhub Dudy, seluruh program dan kegiatan yang dirancang untuk tahun depan diarahkan untuk meningkatkan keselamatan transportasi, menjaga konektivitas nasional, serta memperkuat pelayanan publik di sektor transportasi.

“Seluruh program dan kegiatan yang kami rancang untuk tahun depan diarahkan untuk meningkatkan keselamatan transportasi, menjaga konektivitas nasional, hingga memperkuat pelayanan publik. Tujuan lainnya adalah untuk mendukung agenda pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan sesuai prioritas nasional,” ujar Menhub Dudy.

Sejumlah program prioritas yang disiapkan antara lain dukungan pelaksanaan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL), peningkatan keselamatan jalan, penanganan titik rawan kecelakaan, layanan angkutan perintis, penguatan keselamatan dan keamanan pelayaran, hingga pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan.

Selain itu, sektor perkeretaapian juga akan difokuskan pada pengoperasian dan perawatan prasarana, pembangunan infrastruktur, penanganan perlintasan sebidang, serta layanan kereta api perintis dan angkutan motor gratis.

Konektivitas wilayah 3TP masih jadi perhatian

Selain aspek keselamatan, pemerintah juga berupaya menjaga aksesibilitas transportasi bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP). Program layanan keperintisan dinilai masih menjadi instrumen penting untuk memastikan keterhubungan antardaerah tetap terjaga.

Kemenhub juga menyiapkan berbagai program integrasi transportasi antarmoda, termasuk perencanaan layanan di kawasan 3TP dan Papua. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas nasional sekaligus mendukung pemerataan pembangunan.

Namun sejumlah kebutuhan tersebut belum seluruhnya terakomodasi dalam pagu indikatif yang telah disetujui. Untuk sektor keselamatan transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian saja masih dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp7,98 triliun. Sementara kebutuhan dukungan pelayanan prioritas nasional, stimulus tarif transportasi, penyelenggaraan tugas dan fungsi serta prioritas lainnya mencapai Rp9,17 triliun.

Di luar itu, layanan keperintisan untuk wilayah 3TP membutuhkan tambahan Rp957 miliar, sedangkan kebutuhan belanja pegawai mencapai Rp2 triliun.

Kemenhub usulkan tambahan anggaran Rp20,11 Triliun

Untuk menutup berbagai kebutuhan yang belum terakomodasi tersebut, Kementerian Perhubungan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,11 triliun pada tahun 2027.

Tambahan dana itu direncanakan untuk mendukung pelaksanaan program keselamatan transportasi, menjaga kualitas pelayanan publik, memperkuat konektivitas wilayah, sekaligus memastikan operasional kementerian dapat berjalan secara optimal.

“Kementerian Perhubungan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,11 triliun. Tambahan anggaran ini diarahkan untuk memastikan terpenuhinya aspek keselamatan, pelayanan publik, konektivitas wilayah, serta keberlangsungan operasional kementerian,” ungkap Menhub.

Menhub Dudy juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi V DPR RI atas dukungan yang diberikan terhadap program-program Kemenhub. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan transportasi bagi masyarakat.

“Terima kasih kepada Komisi V DPR RI atas dukungannya kepada Kementerian Perhubungan. Dukungan ini akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program yang telah kami sampaikan dan menjadi bagian penting dari upaya kita bersama dalam menghadirkan pelayanan transportasi yang lebih baik bagi masyarakat,” tutur Menhub Dudy.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan pihaknya akan memperjuangkan peningkatan anggaran bagi kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI untuk mendukung program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat.

“Selanjutnya, Komisi V DPR RI akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Lasarus. (deA/aNs)

Gen Z Takeaway

Transportasi yang aman dan terhubung ke seluruh wilayah Indonesia ternyata membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Meski DPR telah menyetujui pagu indikatif Kemenhub 2027 sebesar Rp28,34 triliun, masih ada sejumlah kebutuhan yang belum terakomodasi, mulai dari program keselamatan, layanan transportasi perintis, hingga konektivitas wilayah 3TP. Karena itu, Kemenhub mengusulkan tambahan anggaran Rp20,11 triliun agar berbagai program prioritas dapat berjalan maksimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.