Komisi XI DPR Spill Nggak Ada Deadline Penguatan Rupiah ke Level Tertentu

astakom.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR, Mohamad Hekal, angkat bicara soal isu liar pergerakan mata uang garuda. Hekal menegaskan kalau sama sekali nggak ada tenggat waktu atau target saklek bagi Bank Indonesia (BI) buat balikin nilai tukar rupiah ke level tertentu.

Menurutnya, yang paling krusial sekarang itu menjaga stabilitas pergerakan rupiah lewat kerja sama yang makin solid antara kebijakan fiskal dan moneter.

Duduk bareng para petinggi negeri

Pernyataan ini langsung di-spill oleh Hekal kepada awak media setelah kelar konferensi pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (06/06/2026).

Nggak main-main, agenda krusial ini juga dihadiri oleh sederet pejabat top seperti Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, sampai Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

Meluruskan prediksi Juli-Agustus

Menanggapi statement Gubernur BI sebelumnya yang memproyeksikan adanya potensi penguatan rupiah pada periode Juli hingga Agustus 2026, Hekal langsung memberikan klarifikasi biar publik nggak salah paham.

Hekal menjelaskan kalau pandangan optimistis itu murni proyeksi berkala. Jadi jangan dimaknai sebagai sebuah target kaku atau batas waktu yang sifatnya mengikat bagi otoritas moneter.

"Saya rasa tidak ada deadline spesifik seperti itu. Itu lebih merupakan dorongan politik. Yang ingin kita lihat adalah stabilitas di dalam pergerakan kurs rupiah," ujar Hekal, dilansir laman resmi DPR yang disitat astakom.com pada Minggu (07/06/2026).

Level 18 ribu hanya isu psikologis

Bagi Hekal, fenomena menyentuhnya nilai tukar rupiah ke angka Rp18.000 per dolar AS belakangan ini sebenarnya lebih banyak dipicu oleh kepanikan atau sentimen pasar global. Bukan karena fundamental ekonomi domestik kita yang keropos. Sebaliknya, kalau mengacu pada data riil di lapangan, berbagai indikator ekonomi Indonesia justru memperlihatkan tren yang makin membaik dari waktu ke waktu.

"Angka Rp18.000 ini dianggap sebagai angka psikologis oleh banyak pihak. Namun, menurut kami, ini lebih banyak didorong oleh sentimen. Buktinya, setelah pengumuman APBN triwulan I, kondisi ekonomi dari bulan ke bulan justru semakin membaik," jelas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Tantangan riil dari faktor eksternal

Hekal menambahkan bahwa selama pondasi ekonomi nasional kita tetap kokoh, tantangan terberat yang dihadapi sebetulnya murni datang dari dinamika eksternal global. Biar gak makin liar, koordinasi super ketat antara otoritas fiskal dan moneter wajib banget dijalankan demi menjaga kepercayaan para pelaku pasar sekaligus mendongkrak daya tarik rupiah di mata internasional.

"Kita berharap kedua pengendali sektor keuangan kita, yaitu sektor fiskal dan moneter, bisa memiliki koordinasi yang semakin baik. Hari ini kita ingin mendengar dari keduanya, apakah ada hal-hal yang belum sinkron dan bagaimana ke depan sinkronisasi kebijakan itu dapat terus dijaga sesuai koridor masing-masing," katanya.

Sinergi Kemenkeu dan Bank Indonesia

Secara teknis, pembagian tugasnya sudah sangat jelas dan terstruktur demi menjaga ketahanan ekonomi nasional kita dari guncangan luar.

Menurut Hekal, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa fokus penuh buat memperkuat sisi kebijakan fiskal, sedangkan Bank Indonesia bisa all-out menjalankan kebijakan moneternya buat mengontrol stabilitas nilai tukar serta menekan laju inflasi.

Menepis isu ketidakharmonisan

Hekal juga menyoroti banyaknya narasi miring di pasar yang mencoba menggambarkan seolah-olah hubungan antara otoritas fiskal dan moneter lagi renggang alias gak akur. Malahan, belakangan ini sempat beredar berbagai rumor tidak berdasar atau hoaks yang kalau dibiarkan terus-menerus bisa merusak persepsi dan memicu kepanikan di kalangan para pelaku pasar modal.

"Yang ramai di pasar seakan-akan ada yang miss. Bahkan sempat muncul berbagai isu hoaks dan spekulasi. Yang ingin kita tunjukkan adalah realitas versus narasi. Kita tidak ingin persepsi yang keliru ini menular dan mengganggu kepercayaan pasar," tegasnya.

Fakta di lapangan yang solid

Hekal berani menjamin jika selama ini komunikasi serta kolaborasi di balik layar antara jajaran pemerintah dan Bank Indonesia berjalan sangat mulus dan tanpa kendala. Meski begitu, Komisi XI DPR merasa perlu mendorong adanya keterbukaan informasi yang lebih transparan ke publik supaya sinkronisasi kebijakan ini bisa dinilai langsung secara nyata oleh pasar.

"Kita ingin memastikan kepada para pelaku pasar bahwa koordinasi ini memang berjalan. Kita minta itu bisa ditunjukkan langsung di lapangan sehingga mereka yakin bahwa kondisi sebenarnya tidak seperti yang ditakut-takutkan dalam berbagai narasi di media maupun media sosial," pungkasnya.

Optimisme proyeksi global & domestik

Sebelum riuh ini terjadi, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam agenda rapat kerja bersama Komisi XI DPR sempat memaparkan analisisnya bahwa rupiah diprediksi bakal menguat signifikan pada Juli hingga Agustus 2026.

Proyeksi optimistis ini tentu bukan tanpa alasan, karena didukung penuh oleh faktor teknikal global yang mulai melonggar serta kondisi domestik yang terbukti tetap stabil.

Komitmen menjaga kepercayaan pasar

Menutup seluruh rangkaian evaluasi tersebut, Komisi XI DPR berkomitmen bakal terus mengawal dan mendorong agar kebijakan fiskal maupun moneter tetap berjalan selaras dan seirama.

Langkah proaktif ini dinilai sangat krusial bukan cuma buat mempertahankan stabilitas ekonomi nasional, tapi juga demi memperkuat market confidence investor terhadap masa depan perekonomian Indonesia. (aNs)

Gen Z Takeaway

Waduh, sempat heboh isu liar rupiah bakal anjlok, tapi Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal langsung clear the air dan nekenin kalau nggak ada deadline saklek buat BI balikin kurs ke level tertentu, karena angka Rp18.000 itu murni psychological damage akibat sentimen global, bukan karena fundamental ekonomi kita yang flop. Intinya, hubungan Kemenkeu dan BI itu lagi fine-fine aja alias super harmonis (anti-misskom!), jadi publik sama investor nggak perlu overthinking atau gampang termakan hoaks karena koordinasi fiskal-moneter kita sebetulnya sekokoh itu demi ngejaga stabilitas pasar tetap slay.