Tok! Pemerintah-DPR Setujui Rp100 Triliun untuk Pemulihan Bencana Sumatera
astakom.com, Jakarta – Anggaran jumbo sebesar Rp100 triliun resmi diketok untuk memulihkan wilayah Sumatera pascabencana. Dana segar ini disetujui oleh Pemerintah dan DPR untuk digunakan dalam masa akselerasi rekonstruksi selama tiga tahun ke depan (2026-2028).
"Alhamdulillah, anggarannya telah disetujui oleh pemerintah. Kami berkoordinasi agar rencana kerja teknis kementerian dan lembaga bisa berjalan baik," kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/05/2026), dikutip dari rilis Bakom RI yang diterima redaksi astakom.com.
Lalu, ke mana saja uang Rp100 triliun itu mengalir?
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa sektor infrastruktur menjadi prioritas utama. Tak tanggung-tanggung, Kementerian PU mendapat jatah singa.
"Memang yang terbesar adalah sektor infrastruktur. Kementerian PU totalnya kurang lebih Rp69 triliun," ungkap Tito.
Target Huntap rampung 2027
Selain membangun kembali fasilitas publik, pemerintah memasang target harga mati untuk sektor domestik warga terdampak. Tito menegaskan, pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana harus selesai paling lambat pada tahun 2027.
Untuk mengawal target tersebut, alokasi sisa anggaran di luar Kementerian PU akan dibagi secara bertahap: Rp38,9 triliun di tahun 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Mantan Kapolri ini memastikan Kementerian Keuangan sudah siap mencairkan modal awal sebesar Rp 38,9 triliun untuk tahun ini. "Kami terus memperkuat koordinasi dengan semua kementerian/lembaga dan pemda untuk mempercepat penanganan sejak masa tanggap darurat hingga transisi," pungkasnya. (ACwan/aNs/aRsp)
Gen Z Takeaway
Fix, dana bansos pemulihan Sumatera diketok R100 triliun sampai 2028 dan ini beneran proyek mega-hustle! Plot utamanya, Kementerian PU dapet jatah paling gede sekitar Rp69 triliun buat rebuild infrastruktur yang hancur, plus target ambisius bikin hunian tetap (huntap) yang kudu clear maksimal 2027. Intinya, pemerintah dan DPR lagi all-in menggelontorkan modal awal Rp38,9 triliun tahun ini biar transisi pemulihannya gak delay dan bebas dari birokrasi yang red flag.
