Pemerintah Tabuh Genderang Perang: Mafia Pangan & Koruptor Auto Ketar-ketir!

Editor: Anri Syaiful
Minggu, 24 Mei 2026 | 16:11 WIB
Pemerintah Tabuh Genderang Perang: Mafia Pangan & Koruptor Auto Ketar-ketir!
Pemerintah lewat Kementan terus memerangi mafia pangan, mafia pupuk, manipulasi distribusi hingga penguasaan lahan ilegal yang merugikan rakyat dan negara. [Dok. Kementan]

astakom.com, Jakarta – Pemerintah lagi bener-bener no counter dalam memberantas mafia pangan, pupuk palsu, hingga penguasaan lahan ilegal yang bikin rakyat rugi bandar. Di bawah komando Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, sanksi tegas nggak cuma menyasar pengecer kelas teri di lapangan.

Strategi Kementan sekarang langsung nge-babat habis jaringan kartel, permainan harga, manipulasi stok, oknum internal yang korup, sampai korporasi yang nekat nyaplok kawasan hutan secara ilegal.

Data Satgas Pangan Polri

Pada 2017–2019, tercatat ada 784 kasus di berbagai komoditas pertanian dengan total 411 tersangka yang berhasil diamankan. Sementara pada periode 2024–2025 yang baru berjalan sekitar dua tahun, aparat sudah menangani 94 kasus sektor pertanian dengan 77 tersangka, plus langkah konkret mencabut 2.231 izin distributor serta pengecer pupuk yang bermasalah.

Bicara soal plot twist terburuk, skandal beras oplosan sukses dibongkar setelah uji lab membuktikan 85,56% beras premium di pasaran ternyata zonk alias nggak sesuai standar mutu dan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Parahnya lagi, beras SPHP dikemas ulang dan dijual mahal, memicu potensi kerugian konsumen hingga Rp99,35 triliun per tahun. Nggak cuma beras, kartel MinyaKita yang sengaja menaikkan harga juga disikat habis sampai 20 orang resmi jadi tersangka.

"Pada sidak Februari 2026, residu MinyaKita bermasalah masih ditemukan beredar, dengan keadaan itu tidak boleh kompromi, pidanakan. Kita penjarakan pihak yang bikin susah negara," tegas Mentan Amran, dilansir laman Kementan yang dikutip astakom.com pada Minggu (24/05/2026).

Bongkar pupuk palsu hingga manipulasi stok beras

Sektor pupuk juga lagi krisis karena temuan lima jenis pupuk palsu dengan kandungan hara nol persen yang bikin petani boncos sampai Rp3,3 triliun akibat gagal panen.

Selain itu, ada anomali sus di Pasar Induk Beras Cipinang pada Mei 2025, di mana pengeluaran beras melonjak ekstrem hingga 11.410 ton dalam sehari demi manipulasi stok. Di internal sendiri, Mentan Amran langsung bersih-bersih dan menindak tegas 11 pejabat Eselon II yang terlibat korupsi.

"Bukan pencitraan. Tersangka eselon 2 di tempat kami DPO sekarang," ujar Amran dengan tegas di hadapan Komisi IV DPR, beberapa waktu lalu.

Gebrakan ini makin next level saat Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mentan Amran jadi anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk membenahi tata kelola sawit.

Hasilnya sangat bersejarah: 4 juta hektar kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal oleh korporasi berhasil disita dan dikembalikan ke negara.

Bahkan, Mahkamah Agung sukses bikin Wilmar Group speechless setelah divonis bersalah dalam kasus korupsi ekspor CPO dan diwajibkan membayar total sanksi finansial melampaui Rp11,89 triliun.

Mentan ingatkan netizen gak kemakan hoaks

Di tengah gempuran hoaks dan narasi miring di media sosial, Mentan Amran mengingatkan netizen untuk tetap waras dan terus mendukung aksi bersih-bersih ini. Amran meminta masyarakat tidak terjebak opini yang sengaja digoreng untuk membela kepentingan para mafia.

Melalui momentum ibadah haji di Tanah Suci, kemarin (23/5/2026), Mentan juga menyempatkan diri mengetuk pintu langit demi keselamatan ketahanan pangan Indonesia.

"Di Tanah Suci ini kami memanjatkan doa untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Semoga pertanian kita semakin kuat, petani semakin sejahtera, negeri ini dijauhkan dari praktik korupsi dan mafia yang merugikan rakyat. Kami akan terus berjuang, tidak mundur, menjaga pangan dan kepentingan rakyat Indonesia,” ucap Mentan Amran.

Ada 260 kasus hukum

Komitmen Kementan dalam 10 bulan terakhir dibuktikan dengan pengiriman 260 kasus hukum ke aparat penegak hukum tanpa ada kata kompromi.

Intinya, era pembiaran sudah usai dan seluruh manipulator pangan tinggal menunggu giliran untuk diproses secara hukum. Amran memastikan perang melawan mafia ini akan terus berlanjut sampai sektor pertanian Indonesia benar-benar bersih dan berpihak penuh pada petani.

"Satu-satu dulu. Tunggu--ada lagi yang lain. Yang lain, kamu akan menyusul," pungkas Mentan Amran. (aNs)

Gen Z Takeaway

Pemerintah melalui gebrakan Kementan di bawah komando Mentan Amran bener-bener no counter dan bikin para mafia pangan auto kena mental! Mulai dari sikat habis kartel beras oplosan dan pupuk palsu yang bikin petani boncos, pecat oknum internal yang korup, sampai menyita 4 juta hektar lahan ilegal korporasi sawit—semuanya langsung dilibas tanpa kompromi. Pokoknya, era pembiaran udah expired, Kementan lagi mode sat set bersihin sektor pertanian biar nggak digoreng hoaks dan pure berpihak sama rakyat!

kementan Mentan Andi Amran Sulaiman Mafia pangan Mafia Pupuk Satgas PKH

Infografis

Terkini