Evaluasi Kecelakaan Kereta di Bekasi, Kemenhub Spill Percepat Pembenahan Perlintasan Kereta
astakom.com, Jakarta - Kecelakaan kereta di Bekasi Timur, Jawa Barat, pada April 2026 menjadi alarm baru bagi keselamatan transportasi publik di Indonesia. Pemerintah kini mempercepat pembenahan sistem perkeretaapian nasional, terutama di titik-titik perlintasan sebidang yang selama ini dinilai rawan kecelakaan dan membahayakan mobilitas masyarakat sehari-hari.
Langkah evaluasi besar-besaran itu disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis silam (21/05/2026).
Pemerintah menegaskan bahwa perbaikan tidak hanya dilakukan pada aspek teknis operasional kereta, tetapi juga mencakup sistem pengawasan, manajemen risiko, kesiapan SDM, hingga koordinasi lintas lembaga.
Dudy mengatakan setiap insiden harus menjadi momentum perbaikan menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi nasional.
“Kementerian Perhubungan memandang bahwa keselamatan perkeretaapian harus terus diperkuat melalui evaluasi menyeluruh,” ujar Dudy saat rapat tersebut, dikutip dalam rilis yang diterima redaksi astakom.com, dikutip, kemarin (22/05/2026).
Evaluasi menyeluruh
Kemenhub menegaskan proses evaluasi dilakukan pada berbagai aspek, mulai dari kondisi prasarana, kelaikan sarana, sistem persinyalan, prosedur darurat, kompetensi sumber daya manusia, hingga pengawasan perlintasan sebidang.
Pemerintah juga memastikan proses penanganan korban, investigasi, dan pemulihan operasional pascakecelakaan dilakukan secara menyeluruh bersama berbagai pihak, termasuk KNKT, PT KAI, KCI, Polri, Basarnas, dan pemerintah daerah.
Terkait investigasi kecelakaan di Bekasi Timur, Dudy menegaskan pihaknya menghormati proses investigasi independen yang saat ini masih dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
“Kemenhub tidak akan mendahului hasil investigasi KNKT yang tentu berdasarkan fakta dan data,” katanya.
Fokus perlintasan rawan
Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah penanganan perlintasan sebidang yang dinilai masih menjadi titik rawan kecelakaan.
Data Kemenhub menunjukkan jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang mengalami tren penurunan dalam tiga tahun terakhir, dari 337 kejadian pada 2024 menjadi 291 kejadian pada 2025, serta 102 kejadian hingga 1 Mei 2026.
Meski demikian, pemerintah menilai upaya penguatan keselamatan harus terus dipercepat. Saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang di Indonesia, terdiri dari 2.771 perlintasan terdaftar dan 903 perlintasan tidak terdaftar.
Dari hasil evaluasi, sebanyak 172 perlintasan direkomendasikan untuk ditutup karena dinilai berisiko tinggi, sementara 1.638 titik prioritas akan ditingkatkan fasilitas keselamatannya.
Flyover dan anggaran keselamatan
Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko kecelakaan di kawasan padat lalu lintas.
Pemerintah juga menyiapkan kebutuhan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur keselamatan perlintasan kereta.
Selain itu, Kemenhub bersama PT KAI, Danantara, BP BUMN, DJKA, dan KNKT telah melakukan Kick Off Penanganan Perlintasan Sebidang pada 5 Mei 2026 sebagai bentuk percepatan penanganan titik-titik rawan secara nasional.
Untuk peningkatan keselamatan di 1.638 lokasi prioritas, pemerintah mengalokasikan investasi sekitar Rp842,48 miliar yang mencakup kebutuhan petugas penjaga perlintasan, pembangunan pos jaga, serta fasilitas mekanikal dan elektrikal pendukung keselamatan.
“Kami menyatakan, tidak ada kompromi untuk keselamatan transportasi. Setiap kejadian harus menjadi pelajaran, dan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem,” tegas Dudy. (deA/aNs)
